TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Cek Status Sengketa di Pengadilan Pajak

· ·

Cara Cek Status Sengketa di Pengadilan Pajak

PajakOnline.com—Sengketa pajak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang memiliki wewenang sebagai akibat diterbitkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pajak, antara lain:

1. Terdapat kebijakan perpajakan yang diterbitkan DJP sesuai kewenangan yang diberikan UU, tetapi Wajib Pajak merasa tidak puas dengan kewajiban tersebut sehingga mengajukan upaya hukum yang telah ditentukan.

2. Terdapat perbedaan interpretasi atau pemahaman antara Wajib Pajak dan DJP terkait aturan perundang-undangan.

3. Terdapat perbedaan metode penghitungan jumlah pajak terkait jumlah yang perlu disetor kepada negara.

4. Keberatan atas penetapan sanksi denda pajak.

Sengketa pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh para Wajib Pajak, namun Wajib Pajak yang mengalaminya tetap harus menghadapi dan menyelesaikannya.

Status sengketa adalah keterangan kapan surat banding telah di-submit pemohon banding, kapan surat uraian banding telah di-submit oleh terbanding, majelis Pengadilan Pajak yang menangani, tanggal sidang pertama sampai tanggal sidang terakhir.

Wajib Pajak dapat melakukan pengecekan secara mandiri di Pengadilan Pajak untuk melihat status sengketanya. Sudah tahukah Anda caranya? Berikut akan kami jelaskan caranya melalui laman Pengadilan Pajak:

1. Masuk ke laman Pengadilan Pajak.
2. Lalu, pilih menu Pencarian Berkas pada bagian kanan layar Anda.
3. Silahkan masukkan 12 angka nomor sengketa tanpa tanda baca ke kolom Pencarian Berkas, lalu klik Enter dan status sengketa akan muncul.
4. Jika status sengketa pada halaman laman Pengadilan Pajak belum ter-update maka Wajib Pajak dapat menanyakan ke kontak Whatsapp pengadilan pajak (081211007510).
5. Wajib Pajak dapat memberikan nama, alamat, nomor ponsel, email, dan nama Wajib Pajak yang diwakili kepada Admin Whatsapp pengadilan pajak.
6. Kemudian, Wajib Pajak dapat memberikan nomor sengketa kepada Admin Whatsapp Pengadilan Pajak untuk dapat dicek statusnya.
7. Bila sudah, Admin Whatsapp Pengadilan Pajak akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines