TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Seperti Ini Paparan Pemerintah Mengenai Mitigasi Dampak Pandemi Covid-19

·

Seperti Ini Paparan Pemerintah Mengenai Mitigasi Dampak Pandemi Covid-19

PajakOnline.com—Dampak ekonomi pandemi Covid-19 harus dimitigasi. Salah satunya adalah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-undang ini muncul karena kondisi kegentingan memaksa di mana sebelumnya proyeksi perekonomian di tahun 2020 adalah positif dan cukup baik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers secara online Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 dengan tema "Kondisi Ekonomi Terkini Indonesia dan Proyeksi akhir 2020" bersama Menteri Keuangan dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, di Jakarta, belum lama ini.

Respons pemerintah terutama masalah kesehatan dengan meningkatkan belanja. Kedua, adalah perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako akan dicairkan setiap bulannya sampai dengan akhir tahun secara bertahap.

Untuk bantuan sosial (bansos) Jabodetabek yang merupakan bansos tambahan karena episentrumnya di Jabodetabek juga dilakukan percepatan dari sisi pendataan dan kemudian pembayarannya atau pemberian manfaatnya.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan stimulus untuk dunia usaha berupa insentif pajak, dan subsidi bunga untuk UMKM supaya mereka bisnis mereka dapat bertahan.

“Berbagai program ini diharapkan langsung bisa dinikmati oleh masyarakat atau dunia usaha seperti untuk UMKM. Untuk insentif usaha, kita akan melakukan tracking. Dengan program ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha, kita berharap kemampuan mereka bertahan atau resiliensi daya tahan mereka terhadap pandemi Covid-19 tidak hanya dari sisi penyakit tapi dari sisi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi.
Ketahanan keuangan mereka bisa lebih tinggi dan kemudian bisa menyebabkan ekonomi tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam seperti yang terjadi di berbagai negara,” harap Menkeu Sri.

Sri Mulyani menambahkan, produktif tapi tetap aman merupakan pedoman bersama dengan menyadari dan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 karena virus tersebut masih akan terus bersama dengan kita.

Negara yang masyarakatnya cepat tanggap, cepat melakukan adjustment atau penyesuaian dan disiplin mengikuti apa yang disebut evidence based atau langkah-langkah berdasarkan data sehingga walaupun terkena pandemi namun dapat dicegah atau meminimalisir pada level yang sangat terbatas.

Berita lainnya di Headlines