TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Stimulus Pemulihan Sektor Pariwisata Berlanjut

·

Stimulus Pemulihan Sektor Pariwisata Berlanjut

PajakOnline.com—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membahas upaya pemulihan sektor pariwisata bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang didampingi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo pada Selasa (16/2/2021), di kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta.

Kami mengutip dari Kemenko Perekonomian, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program, salah satunya adalah program hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN yang pada tahun lalu telah terserap 70% untuk hotel dan restoran.

Pada 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN tercatat sebesar Rp3,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan tahun lalu, misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan KUR Pariwisata.

Menko Airlangga mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak paling besar akibat terjadinya pandemi Covid-19 dan pulih pun paling akhir. Oleh karena itu diperlukan stimulus atau program khusus agar terdapat perbaikan dan bisa menunjang perekonomian nasional.

Tidak hanya itu, pemerintah pun akan memperluas peserta program Kartu Prakerja di 2021 untuk para pekerja di sektor pariwisata.

“Validasi data, data yang kredibel, dan akurat sangatlah penting untuk mendorong program-program PEN di sektor pariwisata,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan mendorong pengembangan 5 (lima) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata untuk menggeliatkan kembali minat wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata.

“Perlu ada shifting target wisatawan ke wisatawan nusantara atau domestik yang diperkirakan sebesar 50-55 juta orang,” ujar Menko Airlangga.

Saat ini, pemerintah tengah mempercepat Peraturan Pemerintah (PP) untuk KEK Pariwisata Lido dan 2 KEK pariwisata di Kawasan Bangka Belitung yang masih dalam proses adalah KEK Sungai Liat dan KEK Tanjung Gunung.

Menko Airlangga juga mengingatkan pentingnya program padat karya di sektor pariwisata agar dapat dilaksanakan pada triwulan pertama tahun ini, namun dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pekerja di sektor pariwisata dan juga wisatawan.

“Vaksinasi Covid-19 perlu diprioritaskan untuk pekerja di sektor pariwisata, agar memberikan rasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan para wisatawan. Pemerintah ingin geliat wisata mulai ada kembali, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan masyarakat,” katanya.

Berita lainnya di Headlines