TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tarif Pajak Baru Berlaku: Kompleks dan Berlapis

· ·

Tarif Pajak Baru Berlaku: Kompleks dan Berlapis

PajakOnline | Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan baru dalam sistem perpajakan, efektif sejak 1 Juli 2025, berdasarkan Undang‑Undang HPP dan PMK yang relevan.

Berikut rincian tarif terbaru:

1. PPh Orang Pribadi — Tarif Progresif 5–35 %

Tarif PPh bagi individu disusun menurut penghasilan tahunan:


  • 5 % untuk penghasilan hingga Rp 60 juta

  • 15 % untuk penghasilan Rp 60–250 juta

  • 25 % untuk penghasilan Rp 250–500 juta

  • 30 % untuk penghasilan Rp 500 juta–Rp 5 miliar

  • 35 % untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar


Inilah kenaikan signifikan khususnya bagi wajib pajak yang sebelumnya masuk lapisan tertinggi 30%, kini bersiap menghadapi beban lebih berat di masing‑masing lapisan.

2. PPh Final UMKM — Tarif 0,5 %

Pelaku UMKM dengan peredaran bruto hingga Rp 4,8 miliar/tahun masih dikenai PPh final 0,5 %, selama masa tujuh tahun sejak terdaftar. Setelah periode ini berakhir, tarif normal progresif berlaku.

3. PPN — Tarif Umum 11 %, Khusus Mewah Naik ke 12 %

Mulai Juli 2025, tarif PPN umum ditetapkan 11 %. Untuk barang dan jasa mewah, tarif efektif sudah mencapai 12 %, diatur melalui PMK dan berlaku berdasarkan dasar pengenaan pajak (DPP) 11/12 harga jual.

4. Pajak Dividen — 10 % Final untuk Dividen Asing

Dividen yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari luar negeri dikenai PPh final 10 %. Sebaliknya, dividen dalam negeri tetap ditanggung selama diinvestasikan kembali di dalam negeri.

Mekanisme Regulasi dan Landasan Hukum

Dasar hukum kebijakan ini mencakup:


  • UU HPP (UU No. 7/2021)

  • PMK 168/PMK.03/2023 (PPh dan PPN)

  • PP 55/2022 (PPh final UMKM)

  • PMK teknis terkait.


Perubahan ini dilakukan untuk memperluas basis perpajakan nasional serta merefleksikan pertumbuhan pemulihan ekonomi pasca‑pandemi.

Konsultan PajakOnline Sandi mengatakan, wajib pajak individu berpenghasilan menengah dan atas kini perlu menyesuaikan anggaran agar tidak terkena lonjakan PPh.

"Untuk pelaku UMKM harus memantau masa tujuh tahun final dan rencana berpindah ke tarif progresif. PKP perlu memperbarui sistem faktur dan perhitungan PPN khususnya untuk kategori barang/jasa mewah," kata Sandi.

Sandi menambahkan, juga bagi investor dividen asing wajib menyiapkan penyetoran PPh final dan menyertakan bukti pemotongan dalam SPT tahunan. Wajib Pajak perlu memperbarui penghitungan pajak di sistem akuntansi/e‑faktur. Gunakan aplikasi DJP seperti e‑filing dan e‑bupot untuk akurasi data. Konsultasikan perubahan tarif dan kewajiban dividen dengan konsultan pajak profesional.

"Dalam konteks ekonomi terkini, perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sistem pajak, keadilan fiskal, dan daya saing pelaku usaha. Wajib pajak didorong untuk segera beradaptasi dengan lanskap tarif yang baru," pungkas Sandi.

Berita lainnya di Headlines