TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Tax Payer Community: Bangsa Tambah Cerdas, Akses Pendidikan Tinggi Harus Terbuka Luas

Redaksi PajakOnline · 12 Agu 2024, 04.55 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan, uang pajak kita dapat dipergunakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh bangsa Indonesia. Koni mengkritisi biaya pendidikan yang mahal dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tingkat universitas atau perguruan tinggi yang menjadi sorotan publik.

Menurut Koni, masih banyak warga kurang mampu di Indonesia yang belum dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi. Padahal, pendidikan tinggi menjadi bekal ilmu untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, persoalan mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi para mahasiswa harus segera mendapat perhatian bersama.

"Porsi beasiswa harus diperbesar dari anggaran pendidikan. Semua itu dari pajak yang sudah kita bayarkan. Dengan begitu pendidikan tinggi dapat menjadi kebutuhan prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas dan pastinya cerdas seperti cita-cita pemimpin bangsa kita," kata Koni.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Megawati mengatakan, masih banyak warga yang tak berkucukupan di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat pidato penutup dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta, Minggu (26/5/2024) kemarin. "Masak sih orang mau pinter aja suruh bayar mahal? Berapa gelintir sih yang orang kaya dibandingkan namanya warga negara kita yang masih belum berpunya?" kata Megawati.