TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Teten Masduki: Kesadaran Berkoperasi Masyarakat Masih Rendah

·

Teten Masduki: Kesadaran Berkoperasi Masyarakat Masih Rendah

PajakOnline.com—Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkoperasi masih sangat rendah. Hal itu diungkapkan Teten saat kunjungan kerja dalam rangka Peringatan ke-75 Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) di Kampus IKOPIN University, Kabupaten Sumedang, beberapa waktu lalu.

Menurut Teten, dengan masih sangat rendahnya tingkat kesadaran berkoperasi masyarakat Indonesia, maka diperlukan upaya untuk menjadikan koperasi sebagai pilihan utama masyarakat dalam mengembangkan perekonomian.

Agar hal itu terwujud, kata Teten, koperasi perlu membenahi dan memperkuat ekosistem kelembagaannya. Sehingga, koperasi akan mampu mengembangkan potensinya. Selain itu, koperasi juga harus memperbaiki akuntabilitas dan tata kelola.

"Memang kalau dilihat dari rata-rata orang Indonesia berkoperasi ini baru 8 persen, di dunia 16 persen. Ini perlu kita terus upayakan bagaimana koperasi menjadi pilihan rasional masyarakat ketika mereka ingin berusaha," kata Menteri Teten dalam keterangan resminya dikutip hari ini.

"Yang harus dibenahi itu adalah ekosistem kelembagaan koperasi harus diperkuat supaya koperasi bisa terus mengembangkan modal bisnisnya, akuntabilitasnya juga membaik, termasuk tata kelolanya," kata Teten.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Yerry Yanuar yang mendampingi Menteri Teten dalam kunjungan kerjanya itu menyatakan, Pemprov Jabar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Di Jabar sendiri pada dasarnya koperasi dari dulu jadi sokoguru ekonomi, maka dalam memperkuat kelembagaan koperasi ini, Dinas KUK melakukan upaya-upaya terhadap penguatan kelembagaan tersebut, termasuk SDM yang ada, bahkan seperti apa sistem dari mulai produksi sampai pemasarannya," tutur Yerry.

Yerry menilai, pengembangan koperasi tidak hanya dapat mengandalkan pemerintah dan pengusaha, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Menurut Yerry, tantangan ekonomi ke depan membutuhkan kolaborasi dari masyarakat dan koperasi mampu menjadi jawaban sekaligus peluang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kolaborasi masyarakat sendiri dapat membangun koperasi karena tampaknya secara tantangan ke depan tidak bisa (dihadapi) secara individu, tapi bisa dijawab melalui kolaborasi dalam bentuk koperasi,” kata Yerry.

"Koperasi inilah yang menjadi tampungan dari berbagai macam produksi yang bisa dikembangkan sekaligus juga bisa memiliki akses terhadap offtaker yang ada, bahkan bisa sampai ke tingkat internasional, apalagi dengan (era) digitalisasi saat ini," katanya.

Berita lainnya di Headlines