TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Validasi NIK Jadi NPWP di Bali Capai 79,22 Persen

·

Validasi NIK Jadi NPWP di Bali Capai 79,22 Persen

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali terus melakukan pemadanan atau validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Wajib Pajak Pribadi (NPWP) untuk mengejar target 100 persen wajib pajak sudah terintegrasi pada 2024.

Dalam Semester I/2023 ini, Validasi NIK menjadi NPWP sejumlah 959.699 wajib pajak atau sekitar 79,22 persen. Sementara target validasi hingga Desember 2023 mencapai 1,2 juta wajib pajak. Masih tersisa 251.812 wajib pajak yang belum valid dengan rincian 9.476 wajib pajak perlu konfirmasi dan 242.336 wajib pajak perlu dimutakhirkan.

Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh menjelaskan, pihaknya terus bekerja untuk mengejar target pemadanan NIK. Dia juga mengimbau agar para wajib pajak pribadi bisa segera melakukan pemadanan atau validasi secara mandiri.

“Kami berharap wajib pajak dapat segera melakukan validasi NIK menjadi NPWP secara mandiri melalui laman DJP online. Ini penting agar laporan pajak pribadi di 2024 bisa dilakukan dengan mudah tanpa ada kendala,” kata Nurbaeti, Rabu (26/7/2023).

DJP Bali mencatat dari 8 kantor pajak pratama atau KPP yang ada di Bali, validasi paling banyak dilakukan di KPP Gianyar dengan 263.379 wajib pajak yang sudah terintegrasi dari 329.621 wajib pajak yang menjadi target.

KPP Gianyar memang memiliki wilayah kerja yang paling luas, yang meliputi empat kabupaten yakni kabupaten Gianyar sendiri, kemudian Klungkung, Karangasem dan Bangli. Kemudian validasi NIK – NPWP terbanyak kedua ada di KPP Pratama Tabanan dengan 189.741 yang sudah tervalidasi dari 221.715 target wajib pajak yang akan divalidasi sepanjang 2023.

Selanjutnya KPP Singaraja dengan wilayah kerja kabupaten Buleleng dan Jembrana dengan 142.707 wajib pajak yang sudah tervalidasi. Selanjutnya KPP Pratama Denpasar Barat dengan 116.819 wajib pajak yang sudah tervalidasi, KPP Pratama Denpasar Timur dengan 105.844 wajib pajak tervalidasi.
KPP Badung Utara dengan capaian 84.396 wajib pajak yang tervalidasi, KPP Pratama Badung Selatan dengan 56.933 wajib pajak yang tervalidasi. KPP Madya Denpasar menjadi KPP dengan validasi NIK – NPWP paling sedikit dengan 214 validasi.

Menurut Nurbaeti KPP Madya Denpasar lebih banyak melayani wajib pajak badan dari pada wajib pajak pribadi sehingga wajib pajak pribadi hanya 222 di kantor madya ini.

Berita lainnya di Headlines