TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Validasi NIK Jadi NPWP di Bali Capai 79,22 Persen

Redaksi PajakOnline · 28 Jul 2023, 20.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali terus melakukan pemadanan atau validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Wajib Pajak Pribadi (NPWP) untuk mengejar target 100 persen wajib pajak sudah terintegrasi pada 2024.

Dalam Semester I/2023 ini, Validasi NIK menjadi NPWP sejumlah 959.699 wajib pajak atau sekitar 79,22 persen. Sementara target validasi hingga Desember 2023 mencapai 1,2 juta wajib pajak. Masih tersisa 251.812 wajib pajak yang belum valid dengan rincian 9.476 wajib pajak perlu konfirmasi dan 242.336 wajib pajak perlu dimutakhirkan.

Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh menjelaskan, pihaknya terus bekerja untuk mengejar target pemadanan NIK. Dia juga mengimbau agar para wajib pajak pribadi bisa segera melakukan pemadanan atau validasi secara mandiri.

“Kami berharap wajib pajak dapat segera melakukan validasi NIK menjadi NPWP secara mandiri melalui laman DJP online. Ini penting agar laporan pajak pribadi di 2024 bisa dilakukan dengan mudah tanpa ada kendala,” kata Nurbaeti, Rabu (26/7/2023).

DJP Bali mencatat dari 8 kantor pajak pratama atau KPP yang ada di Bali, validasi paling banyak dilakukan di KPP Gianyar dengan 263.379 wajib pajak yang sudah terintegrasi dari 329.621 wajib pajak yang menjadi target.

KPP Gianyar memang memiliki wilayah kerja yang paling luas, yang meliputi empat kabupaten yakni kabupaten Gianyar sendiri, kemudian Klungkung, Karangasem dan Bangli. Kemudian validasi NIK – NPWP terbanyak kedua ada di KPP Pratama Tabanan dengan 189.741 yang sudah tervalidasi dari 221.715 target wajib pajak yang akan divalidasi sepanjang 2023.

Selanjutnya KPP Singaraja dengan wilayah kerja kabupaten Buleleng dan Jembrana dengan 142.707 wajib pajak yang sudah tervalidasi. Selanjutnya KPP Pratama Denpasar Barat dengan 116.819 wajib pajak yang sudah tervalidasi, KPP Pratama Denpasar Timur dengan 105.844 wajib pajak tervalidasi.
KPP Badung Utara dengan capaian 84.396 wajib pajak yang tervalidasi, KPP Pratama Badung Selatan dengan 56.933 wajib pajak yang tervalidasi. KPP Madya Denpasar menjadi KPP dengan validasi NIK – NPWP paling sedikit dengan 214 validasi.

Menurut Nurbaeti KPP Madya Denpasar lebih banyak melayani wajib pajak badan dari pada wajib pajak pribadi sehingga wajib pajak pribadi hanya 222 di kantor madya ini.