TRENDING
DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Wabup Manggarai Luncurkan Aplikasi QRIS Bayar PBB-P2

Redaksi PajakOnline · 12 Jul 2023, 16.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut untuk mulai menggunakan aplikasi QRIS dalam melakukan transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) P2.

Hal ini seiring dengan peluncuran penggunaan aplikasi QRIS pembayaran digital PBB P2 dan pencanangan ASN sadar pajak bagi para ASN yang dilakukan Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut yang berlangsung di Ruteng ibu Kota Kabupaten Manggarai, Senin (10/7/2023).

Dalam sambutannya Heribertus Ngabut, mengajak para ASN maupun Non-ASN agar selalu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat peduli pajak.

"Pemerintah Kabupaten Manggarai berterima kasih kepada semua ASN yang selalu memastikan dirinya menjadi pionir terdepan dan memberi contoh kepada seluruh pegawai dan masyarakat dalam rangka pembayaran pajak," kata Heribertus Ngabut kepada para hadirin.

Sebagai informasi, pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi QRIS yang juga dapat digunakan untuk pembayaran Mobile Banking semua Bank, OVO, Gopay, dan Link Aja.

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menyiapkan loket khusus untuk pembayaran pajak PBB P2 bagi ASN dan Non-ASN di Kantor Bupati Manggarai yang dibuka mulai 10-14 Juli 2023.

Penggunaan aplikasi digital Qris ini dilakukan untuk melayani wajib pajak dalam hal membayar kewajiban secara cepat, tepat, dan mudah bagi para wajib pajak.

Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintah dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku instansi terdepan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan terus berinovasi serta membangun ruang diskusi lintas sektor. (Azzahra Choirrun Nissa)