TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Wajib Pajak Berikut Ini Berhak Mengajukan Restitusi Pajak

· ·

Wajib Pajak Berikut Ini Berhak Mengajukan Restitusi Pajak

PajakOnline.com—Restitusi pajak merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara. Sesuai dengan UU KUP, kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak yang berarti, negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar.

Restitusi ini bisa terjadi, disebabnya karena terjadinya kekeliruan dalam pemungutan atau pemotongan pajak sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, atau terdapat kekeliruan perhitungan pajak pada pelaporan surat pemberitahuan (SPT).

Lalu siapa yang berhak menerima restitusi?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan 209/PMK.03/2021, terdapat tiga jenis wajib pajak yang berhak menerima restitusi pajak, yaitu wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Yang dimaksud dengan wajib pajak kriteria tertentu yakni wajib pajak orang pribadi maupun badan berhak menerima restitusi pajak selama sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni sebagai berikut:
- Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- Wajib pajak menyampaikan laporan keuangan pada suatu tahun pajak yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah.
- Wajib pajak tidak memiliki tindak pidana dalam bidang perpajakan.

Jika tidak memiliki kriteria seperti diatas, misalnya wajib pajak ternyata terlambat menyampaikan SPT Tahunan, maka ia tidak berhak mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Selanjutnya, wajib pajak persyaratan tertentu yakni wajib pajak orang pribadi maupun badan berhak menerima restitusi pajak jika memiliki empat kriteria yang sesuai dengan ketetapan DJP, di antaranya:
- Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha, menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi.
- Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 juta.
- Wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar.

Sementara itu, untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPN pada setiap masa pajak. PKP berisiko rendah ini merupakan PKP yang meliputi:
- Perusahaan yang sahamnya diperdagangan di bursa efek di Indonesia.
- Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang mengatur keduanya.
- PKP yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut.
- PKP yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut.
- Pabrikan atau produsen yang memiliki tempat untuk melaksanakan kegiatan produksi.
- PKP yang memenuhi persyaratan tertentu.
- Pedagang besar farmasi yang memiliki sertifikat distribusi farmasi atau izin pedagang besar farmasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sertifikat cara distribusi obat yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Distributor alat kesehatan yang memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan atau izin penyalur alat kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham lebih dari 50% yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pengajuan Restitusi Pajak
Saat ingin melakukan pengajuan pengembalian pembayaran kelebihan pajak atau restitusi, ada tata cara yang harus dipatuhi wajib pajak. Berikut syarat yang harus dipenuhi wajib pajak, antara lain:
- Kelengkapan surat pemberitahuan dan lampirannya.
- Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak.
- Kebenaran kredit pajak/pajak masukan berdasarkan sistem aplikasi DJP.
- Kebenaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kemudian untuk mengajukan pengembalian kelebihan bayar pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM, permohonan diajukan melalui SPT Tahunan PPh (untuk jenis pajak PPh) atau SPT Masa PPN (untuk jenis pajak PPN dan/atau PPnBM). Pada SPT Tahunan maupun SPT Masa, isi kolom yang berisi perlakuan yang ingin dilakukan wajib pajak dalam hal terdapat pajak lebih bayar.

Dalam pengajuan pengembalian kelebihan bayar, wajib pajak dapat memilih untuk dilakukan proses pengembalian pendahuluan maupun proses restitusi biasa. Proses Pengembalian Pendahuluan hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak tertentu. Sedangkan untuk proses restitusi biasa, prosesnya dilakukan pemeriksaan dan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Jika dalam penyampaian SPT menyatakan lebih bayar namun tidak disertai permohonan Pengembalian Pendahuluan sehingga tidak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), maka ditindaklanjuti dengan prosedur pemeriksaan. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines