TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Waspadai Risiko Covid-19, Pemerintah Tetap Dorong Terus Pemulihan Ekonomi

· ·

Waspadai Risiko Covid-19, Pemerintah Tetap Dorong Terus Pemulihan Ekonomi

PajakOnline.com—Kondisi pandemi Covid-19 masih akan tetap memengaruhi perkembangan perekonomian maupun pelaksanaan APBN 2021. Namun, pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan terus mewaspadai risiko pandemi yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.

“Apa yang sudah dilakukan di beberapa kota melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa menjadikan kita belajar bagaimana bisa mengendalikan COVID-19, namun dari sisi kegiatan sosial ekonomi tetap bisa diseimbangkan,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN Kita secara virtual hari ini, Senin (21/6/2021).

Sejumlah daerah di Indonesia mengalami kenaikan kasus Covid-19 yang cukup tinggi. Kasus harian Covid-19 per 20 Juni 2021 menunjukkan total kasus 1.989.909, total kematian 54.662 atau 2,8%, total sembuh 1.792.628 atau 90,1%, dan kasus aktif 142.719 atau 7,1%.

Provinsi-provinsi di Jawa menjadi pendorong utama kenaikan kasus Covid-19 nasional terutama dalam seminggu terakhir. “Ini tentu memberikan konsekuensi karena Pulau Jawa kontribusinya terhadap perekonomian sangat besar sehingga juga akan mempengaruhi outlook ekonomi kita. Inilah yang akan menjadi pusat perhatian pada minggu-minggu ini yang mempengaruhi Kuartal II,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Untuk itu, Pemerintah terus mengendalikan penyebaran Covid-19. Ini dilakukan melalui program vaksinasi yang saat ini telah mencapai 35,2 juta dosis dengan kenaikan vaksinasi harian rata-rata 507.000 dosis, pemberlakukan PPKM, dan disiplin protokol kesehatan.

Berita lainnya di Headlines