TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bayar Retribusi Pajak di Banda Aceh Pakai QRIS

·

Bayar Retribusi Pajak di Banda Aceh Pakai QRIS

PajakOnline.com—Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh berencana melakukan pembayaran retribusi pajak menggunakan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS), Hal ini sebagai upaya untuk memberi kemudahan pada setiap transaksi pemerintahan dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh Jalaluddin menjelaskan, dalam dua tahun terakhir Pemkot Banda Aceh bersama Bank Indonesia (BI) telah melakukan pilot project implementasi QRIS pada beberapa transaksi pemerintah daerah.

“Ke depannya juga akan dilakukan implementasi elektronifikasi pada objek retribusi dan pajak lainnya untuk mendorong peningkatan PAD,” kata Jalaluddin dalam penutupan acara Meseuraya Festival 2023 Bank Indonesia di Banda Aceh, dikutip hari ini.

Terdapat sejumlah contoh implementasi QRIS pada beberapa transaksi pemerintah kota, seperti pada retribusi perparkiran di Peunayong, retribusi layanan persampahan, retribusi sewa kios, dan retribusi uji kendaraan bermotor.

Menurutnya, salah satu tugas pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Tentu saja, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah kota juga terus berupaya mengikuti perkembangan ekonomi global.

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ialah menjadikan Banda Aceh sebagai smart city, satu di antaranya dimensi smart economy yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan penataan di sektor industri dan ekonomi syariah.

Saat ini, kata dia, QR Code merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan sebagai sarana transaksi ekonomi.

QRIS yang bersifat contactless membuat transaksi menjadi lebih efisien, efektif, cepat, dan inklusif sehingga sesuai untuk melayani kebutuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau bisnis ritel lainnya.

“Maka Meuseuraya Festival ini dapat menjadi salah satu upaya kampanye perluasan penggunaan QRIS di masyarakat, yang terdiri dari rangkaian kegiatan edukasi, onboarding merchant, showcase, dan perlombaan yang terkait QRIS,” tutupnya (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines