TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Bayar Retribusi Pajak di Banda Aceh Pakai QRIS

Redaksi PajakOnline · 18 Jul 2023, 18.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh berencana melakukan pembayaran retribusi pajak menggunakan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS), Hal ini sebagai upaya untuk memberi kemudahan pada setiap transaksi pemerintahan dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh Jalaluddin menjelaskan, dalam dua tahun terakhir Pemkot Banda Aceh bersama Bank Indonesia (BI) telah melakukan pilot project implementasi QRIS pada beberapa transaksi pemerintah daerah.

“Ke depannya juga akan dilakukan implementasi elektronifikasi pada objek retribusi dan pajak lainnya untuk mendorong peningkatan PAD,” kata Jalaluddin dalam penutupan acara Meseuraya Festival 2023 Bank Indonesia di Banda Aceh, dikutip hari ini.

Terdapat sejumlah contoh implementasi QRIS pada beberapa transaksi pemerintah kota, seperti pada retribusi perparkiran di Peunayong, retribusi layanan persampahan, retribusi sewa kios, dan retribusi uji kendaraan bermotor.

Menurutnya, salah satu tugas pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Tentu saja, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah kota juga terus berupaya mengikuti perkembangan ekonomi global.

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ialah menjadikan Banda Aceh sebagai smart city, satu di antaranya dimensi smart economy yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan penataan di sektor industri dan ekonomi syariah.

Saat ini, kata dia, QR Code merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan sebagai sarana transaksi ekonomi.

QRIS yang bersifat contactless membuat transaksi menjadi lebih efisien, efektif, cepat, dan inklusif sehingga sesuai untuk melayani kebutuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau bisnis ritel lainnya.

“Maka Meuseuraya Festival ini dapat menjadi salah satu upaya kampanye perluasan penggunaan QRIS di masyarakat, yang terdiri dari rangkaian kegiatan edukasi, onboarding merchant, showcase, dan perlombaan yang terkait QRIS,” tutupnya (Azzahra Choirrun Nissa)