Berita Pajak
10.366 artikel
Ketentuan Pemanggilan Tersangka dalam Penyidikan Pajak
29 Jan 2024, 14.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan pajak apabila terdapat indikasi bahwa wajib pajak terlibat dalam tindak pidana perpajakan. Penyidikan terkait indikasi tindak pidana perpajakan, dimulai dari upaya pe
Cara Cek NPWP Online
29 Jan 2024, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas penting bagi setiap wajib pajak, digunakan untuk segala kewajiban dan hak perpajakan di Indonesia. Terdiri dari 15 digit angka unik, NPWP memastikan data perpajakan Anda terpisah dan tidak tercampur dengan wajib paj
DJP Siapkan Portal Tax Payer
29 Jan 2024, 09.15 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempersiapkan hadirnya Tax Payer Portal berikut Tax Payer Account Management (TAM) yang semakin memudahkan para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. DJP menjelaskan, tax payer account management merupakan proses bisnis pen
Dorong Keadilan dan Kepastian Hukum Hubungan Istimewa, DJP Kodifikasi Ketentuan PKKU
28 Jan 2024, 07.20 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. PMK ini merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Ta
Kemenkeu: Pajak Rokok untuk Kendalikan Konsumsi
28 Jan 2024, 07.15 WIB
PajakOnline.com— Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lydia Kurniawati dalam dalam Diskusi Publik YLKI bertema Urgensi Pengenaan Pajak Rokok Elektronik untuk Melindungi Konsumen, di Jakarta, Kamis (25/1/2024). Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Komwasjak: DJP Paling Banyak Diadukan Masyarakat
28 Jan 2024, 07.10 WIB
PajakOnline.com— Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) paling banyak diadukan masyarakat soal perpajakan. Dalam publikasi di Instagram, Komwasjak menyebutkan telah menerima pengaduan sepanjang 2023. Tanpa menyebut jumlahnya, Komwasja
Daftar Perubahan Tarif Pajak Daerah Terbaru di DKI Jakarta
28 Jan 2024, 07.05 WIB
PajakOnline.com— Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah berlaku. Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta
Pembayaran Pajak Makin Modern dengan Core Tax System
28 Jan 2024, 07.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan penerapan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) semakin memodernisasi pembayaran pajak. DJP menerangkan perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan bagi otori
Aplikasi E-Bupot PPh 21/26 Sudah Tersedia di DJP Online
28 Jan 2024, 06.55 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan aplikasi e-Bupot PPh 21/26. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui DJP Online atau https://ebupot2126.pajak.go.id. DJP merilis aplikasi e-Bupot 21/26 sebagai tindak lanjut dari terbitnya Perdirjen Pajak No. PER-2
Perhitungan PPh 21 Lebih Mudah, Berikut Ketentuannya
28 Jan 2024, 06.45 WIB
PajakOnline.com— Pemberi kerja kini dapat menghitung pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih mudah. Hal ini diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan P
Dampak Tarif Efektif PPh 21 kepada Karyawan
28 Jan 2024, 06.40 WIB
PajakOnline.com— Penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan kini menggunakan tarif efektif rata-rata (TER). Aturan tersebut sudah berlaku sejak 1 Januari 2024. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, penerapan mekanisme tarif efektif PPh pasal 21 ini bukanla
Pemerintah Atur Kembali saat Implementasi Penuh NIK sebagai NPWP
28 Jan 2024, 06.30 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah menetapkan pengaturan kembali saat mulainya implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemeri
