Berita Pajak
10.377 artikel

Menutup Semester I 2023, Kanwil DJP Jakbar Sampaikan Capaian Kinerja
13 Jul 2023, 18.17 WIB
PajakOnline.com— Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat menutup Semester I Tahun 2023 dengan capaian kinerja penerimaan sebagai berikut: penerimaan bruto pajak sebesar Rp32.137,37 miliar, penerimaan neto pajak sebesar Rp30.404,19 miliar, persentase

Belanja Persiapan Pemilu 2024 Sudah Capai Rp7,4 Triliun
13 Jul 2023, 18.00 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sepanjang Januari-Juni 2023 atau semester I/2023, pemerintah telah membelanjakan uang negara sebesar Rp7,4 triliun untuk persiapan Pemilu 2024. Belanja APBN tersebut, kata dia, digunakan untuk pembentuk

Pengusaha Berharap Ada Keringanan Perpajakan Hulu Migas
13 Jul 2023, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah masih memperbaiki dua aturan perihal perpajakan industri hulu minyak dan gas (migas) di tengah upaya peningkatan lifting tahun ini. Dua beleid yang tengah direvisi yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegi

Kemenkeu Targetkan PSIAP Secara Nasional Mei 2024
13 Jul 2023, 16.30 WIB
PajakOnline.com— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) akan diimplementasikan secara nasional pada bulan Mei 2024, sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Saat ini D

KPK Resmi Tahan Sekretaris MA Hasbi Hasan
13 Jul 2023, 14.30 WIB
PajakOnline.com— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan atas kasus suap penanganan perkara di lembaga tersebut, Rabu (12/7/2023). "Tim penyidik melakukan penahanan tersangka HH (Hasbi Hasan) selama 20 hari mulai 12 Juli sampai

Kasus Ponpes Al Zaytun, Bareskrim Periksa Saksi Ahli NU dan Muhammadiyah Hari Ini
13 Jul 2023, 13.30 WIB
PajakOnline.com— Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana baru dalam kasus pimpinan pondok pesantren (ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahma

Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Panen Rp13 Triliun
13 Jul 2023, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah menyerap dana sebesar Rp13 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 11 Juli 2023. Adapun dari penawaran tersebut masuk Rp47,96 triliun. Dari ketujuh seri SUN tersebut yakni SPN12231012 (pembukaan kembali), SPN12240411 (pembukaan kem

Kemenhub Perpanjang Kewenangan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal ke BKI
13 Jul 2023, 11.00 WIB
PajakOnline.com— Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali memperpanjang kewenangan survey dan sertifikasi statutoria terhadap kapal-kapal berbendera kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero. Perpanjangan kewenangan ditanda

Kanwil DJBC Sulut Siap Fasilitasi Pengurusan Dokumen Ekspor UMKM
13 Jul 2023, 10.00 WIB
PajakOnline.com— Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Utara siap memfasilitasi pengurusan dokumen ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). "Kami bisa memfasilitasi asistensi dan binaan e

Manfaat Authorized Economic Operator
13 Jul 2023, 09.00 WIB
PajakOnline.com— Authorized Economic Operator (AEO) merupakan pihak yang terlibat dalam pergerakan barang internasional dengan fungsi yang beragam. Pihak ini telah disetujui atau telah diverifikasi oleh otoritas kepabeanan karena memenuhi standar keamanan rantai pasokan. Selain i

Pajak Teritorial Berikut Ini Penjelasannya
13 Jul 2023, 08.00 WIB
PajakOnline.com— Dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, sistem perpajakan Indonesia berubah dari worldwide income menjadi pemajakan hanya atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia (territorial income). Menurut asas teritorial, fokus suatu negara berwenang un

Hak Wajib Pajak dalam Pelaksanaan PBB
13 Jul 2023, 00.30 WIB
PajakOnline.com— Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak memiliki hak–hak yang harus dipenuhi. Pada umumnya, hak–hak wajib pajak ini termasuk dalam ruang lingkup ketentuan formal yang diatur pada UU KUP. Namun, UU PBB juga mengatur hak–hak wajib pajak dalam