Berita Pajak
10.392 artikel
Ingin Dapat SKB Pajak? Begini Syaratnya
15 Jun 2023, 02.15 WIB
PajakOnline.com —Dari berbagai dokumen pajak, ada satu surat yang biasa disebut sebagai dokumen sakti karena dapat membebaskan wajib pajak penerima penghasilan dari potongan pajak. Dokumen ini disebut dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak. Ketika menyertakan SKB pajak, pihak
Ini Syarat Restitusi Pajak Dipercepat
15 Jun 2023, 02.10 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempercepat proses restitusi pajak dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja. Layanan kemudahan ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembay
Faktur Pajak Fiktif, Dampak dan Cara Mengatasinya
15 Jun 2023, 02.05 WIB
PajakOnline.com — Dalam pelaksanaannya, pembuatan Faktur Pajak juga mengalami perubahan. Tidak lagi manual, tapi secara online menjadi Faktur Pajak elektronik. Karena dampaknya bisa saja mendapatkan Faktur Pajak fiktif alias Faktur Pajak yang tidak sah. Jika itu terjadi, akan ber
Wajib Pajak Orang Pribadi Ini Dikecualikan dari Angsuran PPh Pasal 25
15 Jun 2023, 02.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerangkan, terdapat sejumlah kelompok wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari angsuran PPh Pasal 25. Contact Center DJP Kring Pajak melalui media sosial Twitter menjelaskan pengecualian angsuran PPh Pasal 25 berlaku bagi
Seluruh KPP Masih Pakai Aplikasi Antrean Kunjung Pajak
15 Jun 2023, 01.50 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan aplikasi permohonan antrean Kunjung Pajak masih dipakai seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan KP2KP di Indonesia. Wajib pajak yang ingin mendatangi kantor pajak untuk mendapatkan asistensi atau konsultasi tetap perlu
Dirjen Pajak Bisa Hapus Sanksi Bunga dan Denda
15 Jun 2023, 01.45 WIB
PajakOnline.com— Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak, dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
Kriteria Pemeriksaan Uji Kepatuhan Wajib Pajak
15 Jun 2023, 01.40 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan kriteria pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021. “Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuh
Tata Cara Pemberlakuan PPN Hadiah
15 Jun 2023, 01.35 WIB
PajakOnline.com —PPN atas hadiah adalah pajak yang dikenakan pada pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran atau pemberian cuma-cuma, baik berupa barang yang diproduksi sendiri ataupun barang bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang yang digunakan sebagai
Finalisasi Pajak Natura, Aturan Siap Diterapkan
15 Jun 2023, 01.30 WIB
PajakOnline.com —Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan aturan mengenai pajak natura telah memasuki tahapan finalisasi untuk segera diterapkan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan, aturan yang berbentuk Peraturan Menteri
Perjanjian Pisah Harta Setelah Menikah, Begini Perlakuan Pajaknya
15 Jun 2023, 01.25 WIB
PajakOnline.com —Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur rumah tangga berdasarkan asas saling mencintai, namun juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban baru dalam mengelola keuangan dan perpajakan sebagai suami istri. Terlebih lagi jika pasangan telah menerap
Bedanya Faktur Pajak Pengganti dengan Faktur Pajak Pembatalan
15 Jun 2023, 01.20 WIB
PajakOnline.com —Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan Faktur Pajak. Kondisi ini dilakukan apabila Faktur Pajak normal yang dibuat sebelumnya salah pengisian atau penulisan. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan D
Fasilitas Pembebasan PPN Jasa Angkutan Darat
15 Jun 2023, 01.15 WIB
PajakOnline.com —PPN atas jasa angkutan darat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.03/2012 tentang jasa angkutan umum di darat dan jasa angkutan umum di air yang tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang jasa a
