Berita Pajak
10.417 artikel
Omzet Lebih Rp4,8 Miliar Tidak Ajukan PKP Ini Akibatnya
13 Nov 2022, 03.20 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan agar para pelaku usaha melaporkan pendapatab usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) apabila jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Sesuai Peraturan Mente
Pemeriksa Pajak Pakai Sistem Klaster
13 Nov 2022, 03.15 WIB
PajakOnline.com — Pemeriksa pajak memakai sistem klaster dalam melaksanakan tugas memeriksa wajib pajak dan menegakkan undang-undang perpajakan. Pemeriksa pajak menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa pajak fungsional tergantung klasternya. Namun, ada ruang bagi pemeriksa pajak un
Ketentuan Mengenai Resi Gudang, Download PMK Terbarunya
13 Nov 2022, 03.10 WIB
PajakOnline.com —Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187 Tahun 2021 mengenai skema subsidi resi gudang. PMK terbaru ini mencabut PMK 171/2009. Mengutip PMK terbaru tersebut, ketentuan mengenai skema subsidi resi gu
BI Perpanjang DP 0 Persen Kredit Kendaraan dan Properti
13 Nov 2022, 03.05 WIB
PajakOnline.com —Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan mengenai uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk kredit pembiayaan kendaraan bermotor dan properti. Kebijakan ini berlaku efektif sampai 31 Desember 2023. “Sejumlah pelonggaran kebijakan makroprudensial dilakuka
Tarif Cukai Rokok Elektrik Naik 15 Persen
13 Nov 2022, 03.00 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah akan memberlakukan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok. Kenaikannya rata-rata sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024 mendatang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek
Dokumen Dipersamakan Faktur Pajak, Termasuk Struk dan Lainnya Ini Cek!
13 Nov 2022, 02.55 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menambah jumlah jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Penambahan jenis dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak terbaru ini diatur dalam PER-16/PJ/2021. Berdasarkan peraturan tersebu
DJP Turut Awasi Arus Barang Fasilitas KITE Pengembalian
13 Nov 2022, 02.50 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan pengawasan arus barang KITE sesuai Praturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2022 tentang prosedur pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian. Diatur PMK tersebut, pengawasan perusahaan
Ekspor Nikel Kena Pajak
13 Nov 2022, 02.40 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan paket kebijakan untuk mendukung hilirisasi komoditas, salah satunya akan mengenakan pajak ekspor nikel. Saat ini, Pemerintah masih melarang ekspor barang mentah, termasuk nikel. “Kita tetap aka
PPh Final UMKM Disetor Setiap Bulan Berikut Aturannya
13 Nov 2022, 02.35 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerangkan tata cara penyetoran pajak penghasilan (PPh) final 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 yang dilaksanakan wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Sesuai Pasal 4 ayat
Perbedaan Surat Setoran Pajak dengan Surat Setoran Elektronik
13 Nov 2022, 02.30 WIB
PajakOnline.com — Wajib Pajak harus mengisi formulir untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dan Setoran Elektronik (SSE). Kami akan menjelaskan perbedaannya. Bersumber penjelasan DJP, SSP atau Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran a
PMK Terbaru Soal Pemeriksa Pajak Berlaku, Cek!
13 Nov 2022, 02.25 WIB
PajakOnline.com— Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2022 mengenai pemeriksa pajak telah diberlakukan. Di dalamnya teratur Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pemeriksa pajak dilakukan melalui 3 cara. Sesuai ketentuan Pasal 26 PMK 131/2022 tersebut, pengangk
DJP Sita Ruko Milik Pengemplang Pajak Rp24,4 Miliar di Palembang
13 Nov 2022, 02.20 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyita dua unit ruko senilai Rp9,2 miliar milik pengemplang pajak di Palembang, Sumatera Selatan. Penyitaan dilakukan atas kasus yang merugikan negara hingga Rp24,4 miliar. Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP
