TRENDING
Pengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanDemo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih TerjagaSoal Kasus Mekanik Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Ini Kata DJPPemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanDemo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih TerjagaSoal Kasus Mekanik Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Ini Kata DJPPemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi Target
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

BI Lanjutkan Stimulus Moneter untuk Pemulihan Ekonomi Tahun Ini

·

BI Lanjutkan Stimulus Moneter untuk Pemulihan Ekonomi Tahun Ini

PajakOnline.com—Bank Indonesia akan melanjutkan stimulus kebijakan moneter untuk pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini. Kebijakan fiskal ini untuk mendukung paket kebijakan terpadu dalam rangka peningkatan pembiayaan dunia usaha.

"Stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar terus menjadi perhatian utama BI. Suku bunga rendah dan likuiditas longgar akan terus dipertahankan sampai terdapat tanda-tanda tekanan inflasi," kata Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada, Senin (1/2/2021).

Selain itu, BI akan melanjutkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sesuai dengan Surat keputusan bersama (SKB) untuk pembiayaan tahun 2021.

"Koordinasi stimulus moneter BI dan fiskal pemerintah terus dipererat dengan melanjutkan kesepakatan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara," jelasnya.

Berikutnya, BI juga mengembangkan instrumen derivatif jangka panjang antara lain Cross Currency Swap (CCS) dan Interest Rate Swap (IRS) untuk meningkatkan pengelolaan risiko sektor usaha melalui lindung nilai atas eksposur nilai tukar dan suku bunga dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan ekonomi dan infrastruktur jangka panjang.

Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas, BI terus mengoptimalkan transaksi valuta asing melalui skema Local Currency Swap (LCS).

Kedua, di bidang makroprudensial. BI akan mendorong bank untuk meningkatkan pembiayaan inklusif kredit UMKM, masyarakat berpendapatan rendah (MBR), dan kelompok subsisten melalui kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM).

Perbankan juga didorong untuk mendukung pemulihan pembiayaan sektor-sektor prioritas melalui kebijakan rasio intermediasi makroprudensial sektoral (RIMS). Kebijakan ini sejalan dengan program penjaminan kredit yang diberikan pemerintah.

BI pun akan melanjutkan kebijakan akomodatif makroprudensial pelonggaran Loan to Value (LTV) untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan properti dan uang muka kendaraan bermotor termasuk yang berwawasan lingkungan.

Berita lainnya di Headlines