TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Diskon Pajak Daerah Masih Berlaku di Kota Bekasi sampai September 2024

·

Diskon Pajak Daerah Masih Berlaku di Kota Bekasi sampai September 2024

PajakOnline.com—Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengumumkan insentif berupa diskon pajak daerah dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pembebasan sanksi administratif pajak daerah untuk tahun 2024. Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad mengungkapkan, program insentif pajak daerah ini berlaku sejak 8 Juli hingga 30 September 2024 mendatang.

“Saat ini Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka HUT ke-79 RI mengadakan program insentif pajak, berupa pengurangan pokok PBB-P2, dan penghapusan sanksi administratif pembayaran pajak daerah,” kata Gani dalam video yang diunggah di Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

Harapannya program ini dapat meningkatkan ketaatan pembayaran pajak daerah, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga Kota Bekasi dalam pembangunan daerah.

“Mari kita taat membayar pajak, untuk pembangunan Kota Bekasi yang lebih baik,” pesannya.

Secara rinci, program pemutihan pajak ini mencakup beberapa insentif menarik, antara lain:


  • Diskon PBB-P2 sebesar 10 persen untuk periode pembayaran mulai dari 8 Juli 2024 hingga 18 Agustus 2024.

  • Diskon PBB-P2 sebesar 5 persen untuk periode pembayaran mulai dari 19 Agustus 2024 hingga 30 September 2024.

  • Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak untuk beberapa jenis pajak daerah, termasuk:

  • PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2024

  • Pajak Reklame sampai dengan Masa Pajak Desember 2023

  • Pajak Air Tanah sampai dengan Masa Pajak Desember 2023

  • Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman sampai dengan Masa Pajak Desember 2023

  • PBJT atas jasa perhotelan sampai dengan Masa Pajak Desember 2023

  • PBJT atas jasa parkir sampai dengan Masa Pajak Desember 2023

  • PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sampai dengan Masa Pajak Desember 2023


Warga masyarakat Kota Bekasi dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan segera melakukan pembayaran pajak sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut mengenai program insentif pajak daerah ini dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Kota Bekasi atau langsung menghubungi Bapenda Kota Bekasi.

Berita lainnya di Headlines