TRENDING
Soal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusSoal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi Modus
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Larang Perekaman Pembahasan SP2DK melalui Video Conference

· ·

DJP Larang Perekaman Pembahasan SP2DK melalui Video Conference

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa wajib pajak tidak diperkenankan merekam proses penyampaian penjelasan maupun pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dilakukan melalui video conference.

Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi wajib pajak, tetapi juga bagi wakil, kuasa, maupun pegawai yang mewakili wajib pajak dalam pembahasan SP2DK secara daring.

Selain dilarang melakukan perekaman, para pihak juga tidak diperbolehkan menyimpan, menyebarluaskan, ataupun menyiarkan rekaman berupa suara, gambar, video, maupun bentuk dokumentasi lainnya selama proses pembahasan berlangsung.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati menjelaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan.

Menurutnya, apabila wajib pajak diperbolehkan merekam jalannya pembahasan, tidak ada jaminan informasi dan data yang dibahas tidak akan tersebar kepada pihak yang tidak berwenang.

Sementara itu, dokumentasi yang dilakukan oleh DJP tetap dimungkinkan karena pegawai DJP terikat kewajiban menjaga rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Dalam pelaksanaannya, Account Representative (AR) atau petugas DJP wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada wajib pajak mengenai ketentuan larangan perekaman sebelum pembahasan melalui video conference dimulai.

Apabila wajib pajak atau kuasanya tidak bersedia mematuhi ketentuan tersebut, proses penyampaian penjelasan secara daring tidak akan dilanjutkan dan dapat dialihkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pengawasan kepatuhan perpajakan melalui SE-8/PJ/2026, sekaligus untuk memastikan proses klarifikasi SP2DK berlangsung secara aman, tertib, dan tetap menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak.

Berita lainnya di Headlines