TRENDING
Soal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusSoal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi Modus
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Terbitkan SE-8/PJ/2026, Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Analisis Risiko

· ·

DJP Terbitkan SE-8/PJ/2026, Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Analisis Risiko

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan ini menegaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis analisis risiko (risk-based compliance) guna meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memberikan kepastian bagi wajib pajak.

Dalam surat edaran tersebut, DJP menjelaskan bahwa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan sarana untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian berdasarkan hasil analisis data, informasi, maupun profil kepatuhan.

SP2DK bukan merupakan awal dari pemeriksaan, melainkan bagian dari proses pengawasan administratif.

DJP juga menegaskan bahwa tidak semua SP2DK akan berlanjut ke tahap pemeriksaan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengawasan, rata-rata kurang dari 1 persen SP2DK yang diterbitkan berujung pada pemeriksaan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar potensi permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme klarifikasi dan penyampaian penjelasan oleh wajib pajak.

Melalui SE-8/PJ/2026, DJP memperkuat pengawasan yang lebih terarah dengan memanfaatkan pemadanan data, teknologi informasi, dan analisis risiko. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela, mendorong transparansi, serta memastikan pemeriksaan hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria risiko tertentu.

DJP mengimbau wajib pajak yang menerima SP2DK untuk memberikan tanggapan secara lengkap dan tepat waktu sesuai data yang dimiliki.

Dengan komunikasi yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil serta berkeadilan.

Berita lainnya di Headlines