TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Perketat Aturan dan Administrasi Pajak 2026, Fokus pada Pengawasan Berbasis Data

· ·

Pemerintah Perketat Aturan dan Administrasi Pajak 2026, Fokus pada Pengawasan Berbasis Data

Jakarta, PajakOnline — Pemerintah memperketat kebijakan dan administrasi perpajakan sepanjang 2026 dengan menitikberatkan pada digitalisasi sistem, penguatan pengawasan, serta perluasan basis pajak.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) tanpa menambah beban tarif baru.

Penguatan tersebut ditopang oleh implementasi sistem inti administrasi perpajakan Coretax, yang kini menjadi pusat pengelolaan seluruh proses pajak, mulai dari pelaporan hingga pengawasan.

Sistem ini memungkinkan integrasi data lintas aktivitas wajib pajak secara lebih akurat dan real time.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan optimalisasi sistem Coretax yang dipakai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus menutup potensi kebocoran pajak.

“Kalau Coretax berjalan optimal… bisa mengurangi kebocoran penerimaan,” kata Airlangga, dikutip Kamis (30/4/2026).

Airlangga menambahkan, sistem digital tersebut memungkinkan pengawasan lebih ketat terutama terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk dalam pemantauan faktur pajak dan transaksi yang berpotensi tidak patuh.

Sejalan dengan itu, DJP juga memperkuat pendekatan compliance risk management berbasis teknologi dan machine learning untuk menentukan prioritas pengawasan wajib pajak.

Sistem ini akan mengolah data secara massif guna mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan secara lebih dini.

Selain pengawasan, pemerintah juga memperluas basis pajak melalui berbagai kebijakan baru, termasuk rencana pengaturan pajak karbon, optimalisasi pajak digital lintas negara, serta integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah melakukan pertukaran data antarinstansi yang semakin luas guna meningkatkan akurasi informasi perpajakan.

Sementara itu, Ketua Tax Payer Community (Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia) Abdul Koni mencermati dari sisi administrasi, transformasi digital yang berlangsung di DJP juga mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pelaporan pajak. Sejak 2026, wajib pajak harus menggunakan sistem Coretax, yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, mengurangi kesalahan administrasi, dan mempercepat proses layanan pajak.

"Secara keseluruhan, arah kebijakan pajak 2026 menunjukkan pergeseran strategi pemerintah yakni bukan pada penambahan jenis atau tarif pajak, melainkan pada optimalisasi kepatuhan melalui teknologi, integrasi data, dan pengawasan yang lebih presisi," kata Koni.

Pemerintah mengharapkan implementasi menyeluruh Coretax mampu mendorong peningkatan tax ratio secara bertahap sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Berita lainnya di Headlines