TRENDING
Soal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusSoal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi Modus
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Perkuat Pengawasan Pajak Berbasis Data

· ·

DJP Perkuat Pengawasan Pajak Berbasis Data

Oleh: Eka L. Prasetya
Pemimpin Redaksi PajakOnline

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperkuat sistem pengawasan perpajakan berbasis data sebagai bagian dari reformasi administrasi pajak yang berkelanjutan pada 2026. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Penguatan pengawasan ini didukung implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax Administration System (Coretax) yang mulai dioperasikan secara bertahap. Sistem ini memungkinkan integrasi dan analisis data perpajakan secara lebih komprehensif, sehingga DJP dapat melakukan pengawasan berbasis risiko (risk-based compliance) dengan lebih akurat.

Melalui sistem tersebut, DJP kini memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk data keuangan, perbankan, kepabeanan, transansi marketplace atau belanja online, hingga informasi lintas instansi pemerintah. Integrasi ini membuat proses pencocokan data (data matching) menjadi lebih cepat, akurat, dan presisi dalam mendeteksi potensi ketidakpatuhan wajib pajak.

Selain itu, DJP juga memperluas pemanfaatan teknologi analitik dan kecerdasan buatan (Artificial intelligence/AI) untuk mengidentifikasi anomali pelaporan pajak.

Dengan pendekatan ini, pengawasan tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan manual, tetapi berbasis pada profil risiko masing-masing wajib pajak.

Penguatan sistem pengawasan berbasis data ini juga sejalan dengan implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Melalui skema ini, DJP dapat mengakses data aset dan rekening keuangan wajib pajak sampai ke luar negeri segala, sehingga mempersempit ruang untuk praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi.

Sekarang ini, bisa jadi satu-satunya cara untuk menyembunyikan uang atau harta adalah dengan menyimpannya di bawah bantal. Karena seluruh cara yang lain mudah ketahuan. Sebab itu, wajib pajak agar jujur dan patuh. Wajib pajak diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan karena potensi pengawasan yang semakin luas dan terintegrasi ini.

Pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan kredibel.

Penguatan pengawasan pajak berbasis data pada 2026 menjadi salah satu pilar utama reformasi perpajakan. Dengan dukungan teknologi dan integrasi data lintas sektoral, DJP kini memiliki kemampuan lebih besar untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara.

Berita lainnya di Headlines