TRENDING
Soal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusSoal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi Modus
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pengawasan Berbasis Risiko Jadi Pilar Reformasi Perpajakan 2026

· ·

Pengawasan Berbasis Risiko Jadi Pilar Reformasi Perpajakan 2026

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat reformasi administrasi perpajakan pada 2026 dengan mengedepankan pengawasan kepatuhan berbasis risiko (risk-based compliance).

Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, analisis data, dan sistem administrasi perpajakan yang semakin terintegrasi.

Kebijakan tersebut ditegaskan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 yang menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan kepatuhan. Dalam ketentuan itu, DJP menekankan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan analisis risiko sehingga sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada wajib pajak yang memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan lebih tinggi.

Sebagai bagian dari proses pengawasan, DJP menggunakan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk meminta klarifikasi apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian berdasarkan hasil analisis data. SP2DK bukan merupakan pemeriksaan pajak, melainkan sarana komunikasi awal agar wajib pajak dapat memberikan penjelasan atau melakukan pembetulan apabila diperlukan.

DJP juga menyampaikan bahwa pemeriksaan pajak tetap dilakukan secara selektif. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengawasan, rata-rata kurang dari satu persen SP2DK yang diterbitkan berlanjut ke tahap pemeriksaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar potensi ketidaksesuaian dapat diselesaikan melalui mekanisme klarifikasi tanpa perlu dilakukan tindakan pemeriksaan.

Reformasi perpajakan 2026 turut didukung oleh implementasi Coretax Administration System, yang memperkuat integrasi data, otomatisasi proses bisnis, serta kemampuan analisis risiko. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, DJP dapat melakukan pengawasan yang lebih akurat, efisien, dan berbasis data sehingga kualitas pelayanan kepada wajib pajak tetap terjaga.

Dengan pendekatan berbasis risiko, DJP berharap tercipta keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan pemberian kepastian hukum bagi wajib pajak. Reformasi ini juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta mewujudkan sistem perpajakan Indonesia yang lebih modern, adil, dan berintegritas.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/djp-terbitkan-se-8-pj-2026-pengawasan-kepatuhan-wajib-pajak-berbasis-analisis-risiko/

Berita lainnya di Headlines