TRENDING
Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianKurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi Perhatian
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

IKN Riwayatmu Kini, Lanjut Terus Ceritanya?

Redaksi PajakOnline · 11 Des 2023, 04.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan. Namun kelanjutan proyek besar tersebut agaknya akan ditentukan hasil Pilpres 2024. Ada dua capres yang mendukung kelanjutan IKN yakni Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. IKN akan menjadi prioritas pasangan nomor urut 2 ini. Kemudian, Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD juga mengungkapkan komitmennya melanjutkan IKN. Hanya saja, prioritas pembangunan pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud tidak terbatas pada IKN, tetapi daerah-daerah lain yang memerlukan percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan daerah.

Sedangkan calon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan, IKN bukan kebutuhan mendesak saat ini. Anies terus mengkritisi pembangunan IKN. Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus dilihat dari tingkat kepentingan dan keadaan mendesak. Dia menjelaskan suatu hal yang penting dan mendesak harus menjadi prioritas. Namun, jika tidak, maka bisa dikerjakan di lain waktu.

"Ada unsur prioritas secara urusan dan prioritas secara waktu. Kita menyebutnya dengan istilah important (penting) and urgent (mendesak)" kata Anies dalam dalam Dialog Pers dan Capres oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

"Important and urgent harus kita selesaikan, tapi kalau important and not urgent bisa dikerjakan nanti," tegasnya. Menurut Anies, saat ini Indonesia memiliki banyak tantangan pembangunan. Ia mengatakan sumber daya fiskal terbatas. "Sumber daya fiskal yang terbatas ini mau dimanfaatkan untuk apa? Untuk membangun satu tempat atau untuk membangun hal urgent lainnya," katanya.

Menurut Anies IKN tidak akan menyelesaikan persoalan ketimpangan. Dia menilai IKN hanya akan dinikmati oleh aparatur negara. Sementara implikasinya bagi masyarakat justru akan menimbulkan ketimpangan baru.

Sementara itu, sampai sejauh ini belum ada investor asing yang tertarik pada proyek IKN. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui belum ada satupun investasi dari luar negeri atau investasi asing masuk dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jokowi mengungkapkan, baru investor dalam negeri yang berinvestasi ke IKN. Namun, Jokowi optimistis investor asing akan masuk nantinya. Pernyataan tersebut Presiden sampaikan usai menghadiri forum APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat pada Kamis (16/11/2023) waktu setempat.

"Sampai saat ini (investasi asing) belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," kata Jokowi seperti yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/11/2023).

Pemerintah mengundang investor asing masuk IKN di beberapa sektor pada tahap pertama pembangunan IKN. "Pendidikan, kesehatan, juga teknologi," kata Presiden Jokowi.