TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

IKN Riwayatmu Kini, Lanjut Terus Ceritanya?

· ·

IKN Riwayatmu Kini, Lanjut Terus Ceritanya?

PajakOnline.com—Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan. Namun kelanjutan proyek besar tersebut agaknya akan ditentukan hasil Pilpres 2024. Ada dua capres yang mendukung kelanjutan IKN yakni Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. IKN akan menjadi prioritas pasangan nomor urut 2 ini. Kemudian, Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD juga mengungkapkan komitmennya melanjutkan IKN. Hanya saja, prioritas pembangunan pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud tidak terbatas pada IKN, tetapi daerah-daerah lain yang memerlukan percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan daerah.

Sedangkan calon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan, IKN bukan kebutuhan mendesak saat ini. Anies terus mengkritisi pembangunan IKN. Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus dilihat dari tingkat kepentingan dan keadaan mendesak. Dia menjelaskan suatu hal yang penting dan mendesak harus menjadi prioritas. Namun, jika tidak, maka bisa dikerjakan di lain waktu.

"Ada unsur prioritas secara urusan dan prioritas secara waktu. Kita menyebutnya dengan istilah important (penting) and urgent (mendesak)" kata Anies dalam dalam Dialog Pers dan Capres oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

"Important and urgent harus kita selesaikan, tapi kalau important and not urgent bisa dikerjakan nanti," tegasnya. Menurut Anies, saat ini Indonesia memiliki banyak tantangan pembangunan. Ia mengatakan sumber daya fiskal terbatas. "Sumber daya fiskal yang terbatas ini mau dimanfaatkan untuk apa? Untuk membangun satu tempat atau untuk membangun hal urgent lainnya," katanya.

Menurut Anies IKN tidak akan menyelesaikan persoalan ketimpangan. Dia menilai IKN hanya akan dinikmati oleh aparatur negara. Sementara implikasinya bagi masyarakat justru akan menimbulkan ketimpangan baru.

Sementara itu, sampai sejauh ini belum ada investor asing yang tertarik pada proyek IKN. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui belum ada satupun investasi dari luar negeri atau investasi asing masuk dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jokowi mengungkapkan, baru investor dalam negeri yang berinvestasi ke IKN. Namun, Jokowi optimistis investor asing akan masuk nantinya. Pernyataan tersebut Presiden sampaikan usai menghadiri forum APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat pada Kamis (16/11/2023) waktu setempat.

"Sampai saat ini (investasi asing) belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," kata Jokowi seperti yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/11/2023).

Pemerintah mengundang investor asing masuk IKN di beberapa sektor pada tahap pertama pembangunan IKN. "Pendidikan, kesehatan, juga teknologi," kata Presiden Jokowi.

Berita lainnya di Headlines