PajakOnline.com—Konsolidasi fiskal pada jangka menengah dan disertai dengan penguatan reformasi perpajakan menjadi hal krusial sebagai tantangan perpajakan yang harus dicermati dan dijawab oleh Pemerintah Indonesia.
“Saat ini, rasio pajak terhadap GDP yang masih rendah dan kebutuhan untuk melakukan konsolidasi fiskal akan menjadikan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan keynote speech pada acara Webinar Bersama antara Pemerintah Indonesia dengan OECD pada Kamis (1/10/2020).
Dalam kesempatan itu, Wamenkeu mendorong agar upaya untuk mendesain suatu kebijakan dalam rangka menjalankan konsolidasi fiskal dan penguatan reformasi perpajakan bisa dibahas secara intensif dan dilihat dari berbagai sisi.
Wamenkeu juga meminta agar para pembicara pada webinar ini membagikan pengalaman internasional mereka untuk didiskusikan dan dipelajari. Pengalaman tersebut akan memberikan gambaran secara luas hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memperkuat sektor perpajakan.
“Seminar ini akan menjadi tempat yang baik untuk mendiskusikan berbagai macam opsi, ide dan pandangan yang beragam. Reformasi perpajakan Indonesia adalah hal yang sangat penting. Saya berharap OECD bisa memberikan pengalaman internasional tentang reformasi fiskal dan reformasi perpajakan baik dalam tataran kebijakan maupun administrasi. Saya juga mengundang kalangan perguruan tinggi, sektor bisnis, kalangan peneliti dan peserta lain yang tergabung dalam seminar ini untuk bisa memberikan masukan serta idenya,” kata Wamenkeu.
Sebagai informasi, Webinar ini merupakan kerjasama antara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang akan mendiskusikan tantangan dan peluang perpajakan bagi Indonesia untuk meningkatkan ruang fiskal dalam merespon krisis yang sedang terjadi dan menyelesaikan rencana pembangunan jangka panjang.
