TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Insentif Motor Listrik, Kemenkeu Siapkan Anggaran Rp7 Triliun

· ·

Insentif Motor Listrik, Kemenkeu Siapkan Anggaran Rp7 Triliun

PajakOnline.com—Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp7 triliun untuk memberikan subsidi berupa diskon untuk 1 juta motor listrik sepanjang 2023-2024. Dia menyebutkan, anggaran itu berasal dari dana bendahara umum negara yang kemudian disalurkan ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kami memastikan dana tersebut berasal dari anggaran rupiah murni, bukan dari investasi asing. Jadi, akan dialihkan dari bendahara umum negara, sebagian Rp1,75 triliun (untuk tahun 2023), ya, itu nanti akan ditambahkan ke Kementerian ESDM Rp7 juta dikali 50 ribu unit, dan 200 ribu unit untuk Kemenperin,” kata Isa dalam Media Gathering Kemenkeu bertema Strategi Kebijakan PNBP 2023 di Tengah Dinamika Perekonomian Global, dikutip hari ini.

Kemenkeu telah mengalokasikan insentif kepada 250 ribu unit motor listrik dengan total anggaran sebesar Rp1,75 triliun di tahun 2023. Sebanyak 750 ribu unit akan diberikan pada 2024 dengan total anggaran yang disiapkan senilai Rp5,25 triliun. Oleh karena itu, total anggaran untuk memberikan diskon motor listrik dialokasikan sebesar Rp 7 triliun.

“Jadi, anggaran-anggaran itu tadi bakal diberikan kepada Kementerian ESDM untuk unit motor yang dikonversikan ke motor listrik dan Kemenperin untuk motor listrik baru. Sekali lagi, itu dana dari bendahara umum negara yang akan dialihkan dari negara ke masing-masing kementerian,” kata Isa.

Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah mengumumkan pemberian insentif atau diskon Rp7 juta untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mulai 1 April 2023.

Pemerintah Indonesia menilai pemberian insentif ini akan dapat menarik masyarakat membeli atau beralih ke motor listrik. Sebab kendaraan listrik akan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga kualitas udara menjadi lebih baik, adanya penghematan perawatan kendaraan, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), dan mendukung industri baterai yang mampu membuka lapangan kerja dan bermuara pada peningkatkan pendapatan negara.

Berita lainnya di Headlines