TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Keliru Faktur Pajak, Insentif PPN Mobil Listrik Bisa Hangus

Ā·

Keliru Faktur Pajak, Insentif PPN Mobil Listrik Bisa Hangus

PajakOnlineĀ | Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik terancam hangus jika terjadi kesalahan dalam penerbitan faktur pajak.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 12/2025 tentang pemberian insentif pajak bagi mobil dan bus listrik.

"PPN yang terutang atas penyerahan KBL berbasis baterai roda empat tertentu dan/atau KBL berbasis baterai bus tertentu tidak ditanggung pemerintah dalam hal atas penyerahannya tidak menggunakan faktur pajak dan tidak melaporkan realisasi PPN DTP sesuai dengan ketentuan," kutipan Pasal 10 ayat (1) PMK 12/2025.

Terdapat dua persyaratan teknis yang harus dipenuhi dealer atau pelaku usaha saat menjual kendaraan listrik.

Pertama, penggunaan kode faktur pajak yang tepat.

Kedua, pelaporan realisasi dalam SPT Masa PPN tepat waktu.

Untuk mobil dan bus listrik dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%, berlaku insentif PPN DTP sebesar 10% dari harga jual.

Konsumen hanya perlu membayar PPN 2%. Dalam hal ini, faktur pajak harus menggunakan kode transaksi 07 untuk bagian 10/12 dari harga jual.

Sementara untuk bus listrik dengan TKDN 20% hingga 40%, berlaku insentif PPN DTP sebesar 5%. Konsumen membayar PPN 7%.

Faktur pajak harus menggunakan kode transaksi 07 untuk bagian 5/12 dari harga jual.

Persyaratan kedua yaitu pelaporan realisasi PPN DTP dalam SPT Masa PPN. Untuk masa pajak Januari hingga Desember 2025, batas waktu pelaporan dan pembetulan SPT paling lambat 31 Januari 2026.

Jika kedua persyaratan ini tidak dipenuhi, konsekuensinya jelas. "Atas penyerahan KBL berbasis baterai roda empat tertentu dan/atau KBL berbasis baterai bus tertentu dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kutipan Pasal 10 ayat (2).

Artinya, konsumen harus membayar PPN penuh sebesar 12% dan kehilangan insentif dari pemerintah akibat kesalahan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh dealer atau pelaku usaha. (Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines