TRENDING
Shopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset Kripto
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kemenkeu Terbitkan Sukuk Global Senilai USD3 Miliar

·

Kemenkeu Terbitkan Sukuk Global Senilai USD3 Miliar

PajakOnline.com—Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali ke pasar sukuk global tahunan dan sukses melakukan transaksi penjualan sukuk sebesar USD3 miliar dengan tingkat imbal hasil terendah. Transaksi ini dilaksanakan sejalan dengan strategi pembiayaan APBN, serta komitmen Pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan likuiditas pasar sukuk di kawasan Asia.

Transaksi tersebut terdiri atas USD1,25 miliar dengan tenor 5 tahun, USD1 miliar dengan tenor 10 tahun, dan USD750 juta dengan tenor 30 tahun (seri Green). Penerbitan sukuk ini dalam format 144A / Reg S Trust Certificate dengan akad Wakalah yang jatuh tempo pada tahun 2026, 2031 dan 2051. Sukuk Wakalah diterbitkan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, sebuah badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia khusus untuk melakukan penerbitan SBSN.

Penerbitan Sukuk Global kali ini akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubai (dual listing). Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021. Transaksi ini telah diberikan peringkat Baa2 oleh Moody’s Investor Service, BBB oleh S&P Global Ratings Services dan BBB oleh Fitch Ratings.

Initial price guidance pada transaksi ini yaitu pada 1,90 persen area, 3,00 persen area, dan 4,00 persen area untuk tenor 5, 10 dan 30 tahun. Transaksi tersebut mendapat respon positif dari investor sejak dimulainya bookbuilding. Hal ini memungkinkan Pemerintah untuk menekan initial price guidance sebesar 40 basis poin (bps) pada tenor 5 tahun dan sebesar 45 bps pada tenor 10 dan 30 tahun, untuk mengumumkan final price guidance.

Jumlah order book tercatat pada USD10,3 miliar atau sebesar 3,43 kali target Pemerintah yang sebesar USD3 miliar. Ini mencerminkan minat investor yang tajam dan sesi bookbuilding yang kuat.

Berdasarkan keterangan resmi DJPPR yang kami kutip, Pemerintah juga memperkenalkan format Green Sukuk pada tenor 30 tahun untuk pertama kalinya di dunia, sekaligus Green Sukuk global keempat yang diterbitkan berdasarkan ROI Green Bond and Sukuk Framework. Penerbitan ini membuktikan dedikasi dan komitmen jangka panjang Pemerintah untuk pembiayaan hijau dan berkelanjutan, serta memelopori metode pembiayaan dalam upaya melawan perubahan iklim.

Berita lainnya di Headlines