TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kontribusi Pembayar Pajak Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

· ·

Kontribusi Pembayar Pajak Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kontribusi para pembayar pajak (tax payer) sangat berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Dengan membayar pajak, maka pemerintah memiliki anggaran untuk belanja, di antaranya melanjutkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

"Pembangunan insfrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat," tulis DJP melalui akun Instragram @ditjenpajakri yang kami kutip hari ini.

DJP menyampaikan seluruh wajib pajak yang membayar pajak mempunyai peran sentral dalam membiayai program pemulihan ekonomi nasional. Sebab, sebagian besar biaya untuk program tersebut berasal dari penerimaan pajak.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Perpanjang Masa Pemberian Insentif Pajak

Oleh karena itu, pembayaran pajak yang dilakukan akan sangat bermanfaat bagi proses pemulihan ekonomi. Pajak yang dibayar pada akhirnya akan dinikmati oleh masyarakat secara luas.

"Pemulihan ekonomi ini berkat kontribusi #KawanPajak melalui pembayaran pajak," tulisnya dalam pernyataan DJP di media sosial.

Sementara itu, Managing Partners & Director PajakOnline Consulting Group Abdul Koni mengatakan, pajak yang kita bayar pada masa pandemi ini, sebagian besar dikembalikan untuk dimanfaatkan masyarakat dalam bentuk insentif perpajakan.

"Pajak kita untuk kita. Pemerintah secara konkret telah membantu meringankan beban keuangan wajib pajak di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi, salah satunya melalui insentif pajak. Selain itu, penerimaan pajak dipergunakan juga untuk pembiayaan berkelanjutan dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Koni, mantan auditor senior Direktorat Jenderal Pajak ini. Pajak yang kita bayar telah menyelamatkan perekonomian bangsa dan negara Indonesia. Para pembayar pajak adalah patriot bangsa.

Sebelumnya dalam pemberitaan media ini, realisasi pemanfaatan insentif perpajakan khususnya untuk membantu dunia usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah mencapai Rp26,6 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 47% dari pagu Rp56,72 triliun.

Baca Juga: Insentif Pajak Masih Dibutuhkan

Realisasi ini berasal dari insentif seperti insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Kemudian, ada pula insentif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat seperti insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor DTP dan PPN atas rumah DTP. Secara umum, realisasi dana PEN hingga 11 Mei 2021 mencapai Rp172,2 triliun atau 24% dari pagu Rp699,43 triliun.

Baca Juga: OK OCE dan Konsultan PajakOnline Siapkan Komunitas Penggerak Tax Payer

Berita lainnya di Headlines