TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Oktober 2020, Realisasi PEN dan Penanganan Covid-19 Capai Rp344,11 Triliun

·

Oktober 2020, Realisasi PEN dan Penanganan Covid-19 Capai Rp344,11 Triliun

PajakOnline.com—Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 sudah mencapai Rp344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp695,2 triliun.

"Sampai dengan 14 Oktober 2020 sudah terealisir Rp344,11 triliun," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) pada Senin (19/10/2020).

Dari periode September-Oktober terjadi kenaikan belanja Rp25,6 triliun. Kenaikan ini lebih rendah dari kenaikan 2 bulan terakhir, Juli ke Agustus Rp63,9 triliun dan Agustus ke September Rp106,8 triliun. Kenaikan Juli, Agustus, September ini yang memberikan kontribusi pada kenaikan belanja negara.

Bidang kesehatan sudah teralisir Rp27,59 triliun atau ada kenaikan Rp5,66 triliun dari September. Perlindungan sosial Rp167,08 atau ada kenaikan Rp10,06 triliun. Bidang sektoral K/L dan Pemda Rp28 triliun atau ada kenaikan Rp1,39 triliun. Insentif usaha Rp29,68 triliun atau ada kenaikan Rp1,61 triliun. Dukungan UMKM Rp91,77 triliun atau ada kenaikan Rp6,92 triliun.

Akselerasi program PEN ini terlihat dari berbagai bidang seperti bantuan sosial (bansos) dan bantuan UMKM. Program insentif usaha, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) Pemulihan, Kartu Prakerja penyerapannya luar biasa.

Pemerintah tanpa henti mendorong perbaikan ekonomi menggunakan seluruh instrumen APBN dan mengevaluasi kebijakan fiskal untuk meminimalkan dampak resesi, baik bagi industri, maupun kelompok masyarakat paling terimbas.

"Kita harapkan masyarakat langsung mendapat manfaat dari program-program tersebut," kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines