Pemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026

Jakarta, PajakOnline — Pemerintah memperkuat langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan investor di tengah meningkatnya ketidakpastian global, volatilitas pasar keuangan, serta risiko geopolitik. Di tengah tantangan tersebut, perekonomian Indonesia masih mencatat pertumbuhan positif, inflasi terkendali, dan realisasi investasi yang meningkat.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  menyampaikan  ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% pada semester I 2026. Sementara itu, inflasi September tercatat 3,28% secara tahunan dan realisasi investasi Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, meningkat 7,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah menilai capaian tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan, meskipun perekonomian nasional masih menghadapi tekanan dari perkembangan global.

Realisasi investasi sebesar Rp1.539,2 triliun menunjukkan aktivitas penanaman modal tetap berjalan di tengah ketidakpastian ekonomi internasional.

Investasi berperan penting dalam memperluas kapasitas produksi, membangun infrastruktur, mendorong hilirisasi industri, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, besarnya nilai investasi perlu diikuti peningkatan produktivitas, keterlibatan industri lokal, serta penyerapan tenaga kerja agar manfaatnya menjangkau masyarakat secara luas.

Pemerintah perlu memastikan bahwa proses perizinan, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur, dan akses terhadap tenaga kerja terampil terus diperbaiki untuk mempertahankan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Selain investasi, konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi. Karena itu, pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat memiliki kaitan langsung dengan keberlanjutan pertumbuhan nasional.

Indikator aktivitas industri juga menunjukkan perkembangan positif. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia meningkat menjadi 52,4 pada September 2026, dari 49,8 pada Agustus.

PMI di atas 50 mengindikasikan aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi. Kenaikan indeks tersebut mencerminkan perbaikan aktivitas produksi dan pesanan baru, termasuk peningkatan pesanan ekspor.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pesanan baru pada September tumbuh dengan laju tercepat sejak Februari 2026, sedangkan pertumbuhan pesanan ekspor mencapai laju tertinggi sejak Mei 2022. Penyerapan tenaga kerja, pembelian bahan input, dan persediaan juga kembali meningkat.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tetap diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong investasi dan produksi, serta meningkatkan daya saing industri nasional. 

PMI merupakan indikator survei aktivitas bisnis dan bukan ukuran langsung pertumbuhan produk domestik bruto. Perkembangan industri tetap perlu dikonfirmasi melalui data produksi, ekspor, investasi, dan ketenagakerjaan.

Inflasi Indonesia pada September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan, masih berada dalam sasaran nasional 2,5% dengan deviasi satu poin persentase.

Namun, inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03%. Tekanan pada kelompok ini dipengaruhi dinamika permintaan dan penurunan produksi sejumlah komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrem, El Niño, serta bencana alam.

Pemerintah memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga. Program bantuan pangan dan percepatan distribusi beras SPHP juga menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat.

Pengendalian harga penting bukan hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk menjaga kepastian biaya produksi dan mendorong pelaku usaha mempertahankan kegiatan ekonominya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan ekonomi global pada 2027 tumbuh 3,1%, perdagangan dunia tumbuh sekitar 3,3%, dan inflasi global melandai menjadi 3,7%.

Meskipun prospek tersebut memberikan ruang bagi perdagangan dan investasi, pemerintah tetap mewaspadai ketegangan geopolitik, kebijakan proteksionisme, dan volatilitas pasar keuangan yang dapat memengaruhi arus modal serta nilai tukar.

Tekanan eksternal bagi Indonesia dapat berdampak terhadap biaya impor, harga energi, pembiayaan usaha, dan keputusan investor. Karena itu, menjaga stabilitas makroekonomi perlu berjalan beriringan dengan reformasi struktural dan peningkatan daya saing industri.

Stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan dan inflasi, tetapi juga oleh kepercayaan investor terhadap tata kelola, kepastian hukum, transparansi pasar, dan konsistensi kebijakan pemerintah.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras, sementara reformasi regulasi dan penguatan pengawasan pasar dilaksanakan secara konsisten.

Dalam jangka menengah, peningkatan kualitas investasi, produktivitas tenaga kerja, penguatan industri pengolahan, dan perluasan pasar ekspor menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,45% pada semester I 2026, inflasi yang masih berada dalam sasaran, dan investasi Rp1.539,2 triliun hingga September, Indonesia memiliki fondasi untuk mempertahankan momentum ekonomi. 

Namun, keberhasilan menjaga kepercayaan investor akan bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan indikator positif tersebut menjadi lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.