TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan PBB hingga Pajak Kendaraan

·

Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan PBB hingga Pajak Kendaraan

PajakOnline.com—Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan atas sejumlah pajak dan menghapus sanksi administratif sampai akhir Desember 2021 ini. Keringanan pajak diberikan kepada jenis pajak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga pajak kendaraan bermotor (PKB). Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati meminta seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan keringanan pajak ini dan segera memenuhi kewajiban perpajakannya. "Wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya di masa pandemi seperti saat ini," kata Lusiana.

Lusiana menjelaskan, wajib pajak yang membayar sampai akhir Desember 2021 akan memperoleh keringanan sejumlah 10 persen. Sedangkan bagi yang menunggak pajak dari tahun 2013 hingga 2020 akan mendapat keringanan tiap tahunnya 10 persen untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran hingga tanggal 31 Desember 2021.

Sedangkan untuk PBB-P2 yang ditetapkan angkanya melebihi Rp1 miliar bisa melakukan pengajuan permohonan pembayaran dengan cara angsuran lewat laman pajakonline.jakarta.go.id.

"Permohonan angsuran paling lambat tanggal 20 Desember 2020 dan diberikan paling banyak enam kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan diberikan penghapusan sanksi administrasi," kata Lusiana.

Bagi wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun pajak sebelum 2021 masa periode 14-31 Desember 2021 memperoleh keringanan pokok sejumlah 5 persen. Pemberian potongan itu juga dilakukan kepada wajib pajak untuk tahun 2021.

Tidak hanya itu, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBN-KB) juga memperoleh keringanan sejumlah 50 persen bagi masa periode pembayaran Agustus-Desember 2021.

Penghapusan sanksi administrasi karena keterlambatan pembayaran juga diberikan Pemprov DKI Jakarta. Dalam penghapusan sanksi administratif diberikan untuk sejumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak selama masa periode 14-31 Desember 2021.

Termasuk membayar setoran pajak masa pajak tahun 2021 bagi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

"Seluruh kebijakan perubahan insentif fiskal daerah tahun 2021 ini diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah, kecuali untuk jenis pajak BPHTB harus melalui permohonan yang diajukan oleh wajib pajak ke kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) kecamatan setempat," katanya. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines