TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penolakan Pemeriksaan dalam Pemeriksaan Tujuan Lain

·

Penolakan Pemeriksaan dalam Pemeriksaan Tujuan Lain

PajakOnline.com—Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lain bukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tidak bermaksud untuk menerbitkan SKP atau STP.

Teratur dalam Undang-Undang KUP mengenai 2 jenis pemeriksaan untuk tujuan lain yang di antaranya adalah pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor yang sudah dibahas dalam media ini sebelumnya beserta jangka waktunya yang harus mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.03/2007.

Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang mencakup standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan yang sudah dijelaskan secara rinci satu per satu di media ini.

Dalam pemeriksaan untuk tujuan lain terdapat ketentuan yang mengatur tentang cara penolakan pemeriksaan yang telah diatur dalam PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan yang telah diubah menjadi PMK No. 18/PMK.03/2021.

Dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) pada PMK tersebut dikatakan bahwa jika menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan termasuk menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan maka Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan lapangan harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.

Apabila masih melakukan penolakan terhadap hal tersebut maka pemeriksa pajak dapat membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Kemudian, jika memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor namun menolak untuk dilakukan pemeriksaan maka Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan kantor untuk tujuan lain harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

Apabila masih melakukan penolakan terhadap hal tersebut maka pemeriksa pajak dapat membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dengan sejumlah ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses atau dipertimbangkan.
2. Wajib Pajak akan diberi NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
3. Permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan jika pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka penghapusan NPWP dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines