TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penyerapan Anggaran PEN Hingga September 2020 Capai Rp318,48 Triliun

·

Penyerapan Anggaran PEN Hingga September 2020 Capai Rp318,48 Triliun

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN hadir agar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia.

"Sebagai pengelola keuangan negara, saya terus memastikan APBN hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sejak terjadinya pandemi, APBN makin bekerja keras untuk meminimalisir dampak negatif Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat. Setiap saat pemerintah memonitor perkembangan realisasi program kebijakan, mengevaluasi, serta meningkatkan semaksimal mungkin kapasitas belanja untuk kesejahteraan rakyat.

Sampai dengan 30 September 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah menunjukkan akselerasi akan pemanfaatannya. Realisasi bidang kesehatan sudah mencapai Rp21,92 triliun atau 25,04% dari total pagu Rp87,55 triliun. Bidang perlindungan sosial mencapai Rp157,03 triliun atau 77,01% dari total pagu Rp203,91 triliun. Bidang sektoral K/L dan Pemda mencapai Rp26,61 triliun atau 25,09% dari total pagu Rp106,05 triliun.

Bidang UMKM mencapai Rp84,85 triliun atau 68,7% dari pagu Rp123,47 triliun. Bidang insentif usaha mencapai Rp28,07 triliun atau 23,27% dari pagu 120,61 triliun, sedangkan untuk realisasi pembiayaan korporasi masih menunggu waktu realisasinya.

Beberapa program baru pun telah terealisasi dengan baik. Bantuan subsidi gaji sudah tercapai hingga Rp13,98 triliun untuk 11,65 juta peserta, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah disalurkan Rp17,8 triliun kepada 7,64 juta pengusaha mikro, serta bantuan operasional dan pembelajaran daring pesantren telah terealisasi Rp2,02 triliun.

Sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan program PEN, pemerintah melakukan reclustering anggaran PEN. Bidang kesehatan dari total pagu Rp87,55 triliun ditambah menjadi Rp87,93 triliun, bidang perlindungan sosial Rp203,9 triliun ditambah menjadi Rp239,53 triliun, bidang sektoral dan Pemda dari Rp106,11 triliun direalokasi menjadi Rp70,10 triliun, bidang UMKM ditambah dari Rp123,46 triliun menjadi Rp128,21 triliun, pembiayaan korporasi direalokasi dari Rp53,6 triliun menjadi Rp48,85 triliun, dan insentif usaha tidak mengalami perubahan yaitu Rp120,6 triliun.

Terakhir, penempatan dana PEN di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tahap I telah berhasil menyalurkan kredit hingga 4,7 kali lipat. Selanjutnya, di tahap 2 pemerintah kembali menempatkan dana sebesar Rp47,5 triliun. Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana pada 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD), tahap 1 sebesar Rp11,2 triliun, serta 3 bank syariah sebesar Rp3 triliun.

Ia juga mengajak agar terus disiplin menerapkan 3 M untuk meminimalkan risiko Covid-19 dalam menjalankan aktivitas.

"Mari terus ikhtiar bersama berjuang melawan Covid-19. Terus terapkan 3M. Mencuci tangan, Memakai Masker, dan Menjaga jarak," katanya.

Berita lainnya di Headlines