TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

PUPR Usul Anggaran Rp49 Triliun untuk Jalan Tol dan Bandara VVIP IKN

Redaksi PajakOnline · 6 Jul 2023, 21.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengusulkan penambahan anggaran pagu indikatif tahun 2024 untuk proyek infrastruktur jalan tol dan IKN.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, menjelaskan pihaknya mendapatkan alokasi anggaran pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp49 triliun. Namun, dana tersebut dinilai belum cukup untuk menutupi ongkos pembangunan proyek IKN, jalan tol hingga perbaikan jalan daerah.

"Pagu indikatif sebesar Rp49 triliun ini belum mengakomodasi penugasan-penugasan. Kita akan mencoba mengusulkan tambahan anggaran karena kami memandang postur anggaran ini tidak cukup memadai," ujar Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (4/7/2023).

Sementara itu, Ditjen Bina Marga meminta tambahan anggaran di antaranya untuk penugasan dalam Peraturan Presiden No.31 Tahun 2023 dalam rangka percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara udara VVIP untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk itu, PUPR berperan untuk membangun fasilitas keselamatan dan keamanan, runway strip, runway end safety area, stopway clearway, landasan hubung (taxiway), jalan di dalam kawasan dan jalan akses menuju bandara VVIP di IKN.

Adapun usulan tambahan anggaran juga disebut untuk percepatan pembangunan konektivitas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yaitu pembangunan jalan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1, dan Seksi 5B yang ditargetkan selesai pada tahun 2024.

Terakhir, tambahan anggaran diperlukan untuk peningkatan konektivitas jalan daerah yang mencakup jalan provinsi sepanjang 47.874,4 kilometer. Dalam RPJMN bahwa kemantapan jalan provinsi mencapai 75% pada 2024.

Hedy juga menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas Rp46,609 triliun dan program dukungan manajemen Rp2,39 triliun. Adapun, program infrastruktur konektivitas ditujukan untuk pembangunan IKN dengan anggaran Rp11,85 triliun dan kegiatan reguler Rp34,75 triliun.

Selanjutnya untuk kegiatan reguler, terbagi dalam 5 program yaitu pembangunan jalan Rp4,48 triliun, pembangunan jembatan dan flyover/underpass Rp2,65 triliun, preservasi jalan dan jembatan/jembatan gantung Rp19,63 triliun, pembangunan jalan tol Rp4,60 triliun dan Turbinwas, Ranwas, dan cadangan bencana serta lahan tol Rp3,32 triliun.(Kelly Pabelasary)