TRENDING
Pemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPemerintah Tanggung 100% PPN Tiket Pesawat Nataru, Ini Jadwal dan SyaratnyaUpaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesPemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPemerintah Tanggung 100% PPN Tiket Pesawat Nataru, Ini Jadwal dan SyaratnyaUpaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak Diproses
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Realisasi Belanja Negara Capai Rp523 Triliun

·

Realisasi Belanja Negara Capai Rp523 Triliun

PajakOnline.com—Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Maret 2021 mencapai Rp523,0 triliun atau 19,0 persen APBN 2021, tumbuh signifikan sebesar 15,6 persen (yoy). Realisasi belanja negara terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp350,1 triliun dan TKDD sebesar Rp173,0 triliun.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat tumbuh tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan Belanja K/L sebesar 41,2 persen (yoy) dan belanja non K/L yang tumbuh 9,9 persen (yoy). Realisasi belanja barang K/L tumbuh 81,6 persen dan telah memberikan manfaat berupa pengadaan 17,2 juta dosis vaksin, klaim biaya perawatan untuk 99 ribu pasien Covid-19, pemberian bantuan kepada 6,6 juta pelaku usaha mikro, dan pemberian BOS Kemenag kepada 3,4 juta siswa sekolah swasta, serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jaringan senilai Rp1,1 triliun.

Selanjutnya, realisasi belanja modal tumbuh signifikan sebesar 186,2 persen, terutama untuk pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan 2020 dan infrastruktur konektivitas, antara lain digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bendungan sebesar 44,37 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp7,1 triliun, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 600 km dengan progress sebesar 16,47 persen, rehabilitasi sepanjang 3.900 km dengan progress sebesar 18,34 persen, dan pembangunan jaringan irigasi tanah sepanjang 100 km dengan progress sebesar 11,52 persen, serta pembangunan jalur KA yang telah terealisasi sebesar 39,66 persen dari target 234,36 km’sp. Selain itu, belanja modal juga telah digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 43,87 km senilai Rp0,4 triliun dan pembangunan jembatan sepanjang 1,80 km senilai Rp0,1 triliun.

Selanjutnya, belanja bansos tumbuh 16,5 persen, seiring pelaksanaan bansos tunai dalam rangka PEN, serta peningkatan realisasi pada program KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar.

Hasil nyata yang diberikan oleh belanja bansos antara lain disalurkan melalui pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin, pemberian sembako kepada 15,93 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 9,59 juta KPM, pemberian bantuan PKH kepada 9,7 juta KPM, pemberian KIP Kuliah kepada 782 ribu mahasiswa dan penyaluran PIP kepada 9,8 juta siswa.

Realisasi belanja subsidi dan belanja lain-lain juga meningkat, utamanya untuk penyaluran berbagai jenis subsidi dan program pra-kerja. Realisasi belanja subsidi sampai dengan Maret 2021 tumbuh 14,3 persen (yoy), terutama untuk pemberian subsidi solar, minyak tanah, LPG, listrik, dan bunga perumahan bagi masyarakat, serta subsidi bunga KUR dan subsidi pupuk. Sedangkan belanja lain-lain tumbuh 1.942 persen (yoy) didorong pemberian bantuan iuran JKN kepada 17,96 juta masyarakat dan pelaksanaan program pra-kerja kepada 2,4 juta masyarakat.

Bersambung.

Berita lainnya di Headlines