TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Sebanyak 14.709 Berkas Sengketa Masuk Pengadilan Pajak

· ·

Sebanyak 14.709 Berkas Sengketa Masuk Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak menerima sebanyak 14.709 berkas sengketa hingga 2022 lalu. Sesuai statistik 2016-2022 pada laman resmi Sekretariat Pengadilan Pajak, dari jumlah berkas sengketa yang masuk pada tahun lalu, mayoritas masih terkait dengan dirjen pajak sebagai terbanding atau tergugat.

“Jumlah berkas sengketa dengan terbanding atau tergugat dirjen pajak pada tahun 2022 sebanyak 11.602,” tulis Sekretariat Pengadilan Pajak dalam statistik tersebut, dikutip hari ini.

Dengan jumlah tersebut, berkas sengketa pada 2022 dengan dirjen pajak sebagai terbanding atau tergugat tercatat mengambil porsi sekitar 79% dari total. Jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan sekitar 6% dibandingkan dengan berkas sengketa pada 2021 sebanyak 12.317.

Kemudian, berkas sengketa dengan dirjen bea dan cukai sebagai terbanding atau tergugat yang masuk pada 2022 tercatat sebanyak 2.889 atau sekitar 20% dari total. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 3% dibandingkan dengan berkas sengketa pada 2021 sebanyak 2.804.

Di sisi lain, kendati tidak mengambil porsi yang besar, jumlah berkas sengketa dengan pemerintah daerah (pemda) sebagai terbanding atau tergugat mengalami kenaikan cukup besar pada 2022. Jumlahnya sebanyak 218 atau naik sekitar 225% dari tahun sebelumnya sebanyak 67 berkas sengketa.

Secara total sepanjang 2016-2022, berkas sengketa dengan dirjen pajak, dirjen bea dan cukai, serta pemda sebagai terbanding tercatat sebanyak 92.748. Dari total tersebut, sekitar 78% merupakan berkas sengketa dengan dirjen pajak sebagai terbanding atau tergugat.

Berita lainnya di Headlines