PajakOnline.com—Pandemi Covid-19 merupakan tantangan di bidang kesehatan yang memengaruhi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Selama pandemi ini, APBN sebagai instrumen fiskal memiliki beban besar untuk menangani kesehatan, memberikan jaring pengaman sosial, dan juga memulihkan ekonomi.
Penguatan reformasi di bidang kesehatan menjadi kunci pemulihan ekonomi. Untuk itu, sinergi antara Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah menjadi penting.
“Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Daerah menjadi suatu keharusan. Bagaimana kita mendesain dari mulai primary health services yaitu Puskesmas hingga kepada secondary, dan tertiary. Dari mulai pencegahan melalui gaya hidup yang sehat, hingga kepada penanganan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menjadi keynote speaker Webinar Sinergi Memulihkan Negeri pada Senin (5/4/2021).
Lebih lanjut, Menkeu menambahkan reformasi dan memperkuat sektor kesehatan, membutuhkan suatu kolaborasi yang tidak terputus antara Kementerian Kesehatan dan bahkan kementerian/lembaga yang lain, Badan POM, BKKBN, BPJS serta pemerintah daerah yang membawahi rumah sakit hingga puskesmas. Kementerian Keuangan melalui special mission vehiclenya, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Persero, ikut berperan dalam memperkuat sistem kesehatan.
“PT SMI telah banyak berhubungan dengan pemerintah daerah melalui berbagai program dan pinjaman. Ini artinya, kita berharap ke depan akan ada dukungan kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten, serta Kota atau Provinsi untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperkuat sistem kesehatan di masing-masing daerah. Kemudian terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dan mendesain serta meredesain berbagai kebijakan secara fleksibel namun akuntabel dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sinergi dan kolaborasi akan meringankan berbagai tantangan dan beban.
