TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tahun 2021, Sektor Pariwisata Kembali Bangkit

·

Tahun 2021, Sektor Pariwisata Kembali Bangkit

PajakOnline.com—Sektor pariwisata sangat terdampak akibat pembatasan sosial guna mengurangi penyebaran Covid-19. Berbagai macam sektor mulai dari transportasi, industri tekstil, industri alat angkut, industri kerajinan, perdagangan, hotel, dan restoran tidak berjalan. Pemerintah hadir untuk situasi tersebut dengan memberikan stimulus melalui APBN.

“APBN segera merespons dan melakukan kebijakan yang sifatnya luar biasa. Pengeluaran negara di tengah penerimaan mengalami kontraksi karena kegiatan ekonomi menurun,” ungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara virtual di Jakarta, belum lama ini atau Kamis (26/11/2020).

Selain merespons dampak pandemi, menurut Wamenkeu, pemerintah juga mempersiapkan anggaran khusus untuk pengembangan pariwisata. Untuk tahun 2020, APBN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional juga menyediakan program stimulus pariwisata yang diharapkan dapat mendukung kegiatan pariwisata.

Wamenkeu memberikan gambaran bahwa sektor pariwisata dapat bangkit dan pulih dengan dukungan dari banyak peran. “Dukungan pemerintah pusat yaitu melalui belanja kementerian/lembaga, belanja BUMN, belanja swasta, dan belanja pemerintah daerah,” tandasnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp15,1 triliun di tahun 2021. Dengan anggaran yang tersebar di kementerian/lembaga, non kementerian/lembaga, dan transfer ke daerah, Wamenkeu berharap sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memajukan pariwisata semakin meningkat. “Sinergi akan menjadi lompatan arah kebijakan yang baik untuk pariwisata,” katanya.

Berita lainnya di Headlines