TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tambah 1.000 Tapping Box, Pemkot Bandar Lampung Kejar Target Pajak

Ā·

Tambah 1.000 Tapping Box, Pemkot Bandar Lampung Kejar Target Pajak

PajakOnlineĀ | Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terus diintensifkan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui penambahan pemasangan 1.000 unit alat perekam transaksi atau tapping box di berbagai lokasi usaha wajib pajak.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemkot untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada 2025.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan, tapping box berperan krusial dalam mengawasi kepatuhan penyetoran pajak daerah oleh pelaku usaha.

"Kita akan menambah tapping box lagi, kurang lebih 1.000 unit. Semoga setelah terpasang, PAD kita bisa meningkat," katanya, dikutip Senin (26/5/2025).

Pemasangan alat ini akan difokuskan pada berbagai tempat usaha seperti kafe dan restoran, yang memungkinkan pemkot memantau secara real-time kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman yang telah dipungut. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengumpulan dan pengelolaan pajak daerah.

Dari sisi pelaku usaha, tapping box akan memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan dan menghitung pajak yang harus disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Namun Eva mengingatkan agar pelaku usaha memastikan tapping box selalu dalam kondisi aktif, karena semua data pemasukan pajak akan terekam dalam sistem tersebut.

"Semua data pemasukan pajak terekam di situ, jadi tidak boleh dimatikan," tegas Eva.

Dia memperingatkan bahwa apabila ada pelaku usaha yang kedapatan berbuat curang dengan mematikan mesin tersebut, pemkot akan menjatuhkan sanksi berupa penyegelan tempat usaha.

Selain pemasangan tapping box, pemerintah kota juga menggencarkan berbagai upaya lain untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Langkah-langkah tersebut meliputi sosialisasi langsung kepada wajib pajak, penagihan pajak melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), serta pengiriman Nota Tagihan Pajak Daerah (NTPKB) untuk opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Eva berharap kesadaran membayar pajak seluruh warga dan perangkat pemerintah daerah semakin meningkat. Menurutnya, kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak merupakan faktor penting yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
(Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines