TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tarif Pajak UMKM 0,5% Tetap Berlaku bagi Wajib Pajak Tertentu

· ·

Tarif Pajak UMKM 0,5% Tetap Berlaku bagi Wajib Pajak Tertentu

Jakarta, PajakOnline - Pemerintah menyatakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% tetap berlaku dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Ketentuan baru ini bukan menaikkan tarif pajak UMKM, melainkan memperjelas kelompok wajib pajak yang masih berhak menggunakan fasilitas tersebut.

Dalam aturan terbaru, fasilitas PPh Final 0,5% diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi dengan peredaran bruto tertentu. Pemerintah juga memastikan batas omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun tetap dipertahankan sebagai syarat utama penggunaan fasilitas pajak UMKM.

Melalui PP 20/2026, pemerintah bahkan memberikan kepastian baru bahwa wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan tertentu dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% tanpa batas waktu, selama tetap memenuhi persyaratan omzet dan ketentuan administrasi perpajakan.

Kebijakan ini disebut sebagai upaya menjaga keberlanjutan dukungan bagi UMKM kecil yang benar-benar menjalankan usaha produktif.

Di sisi lain, pemerintah memperketat penggunaan fasilitas pajak UMKM agar lebih tepat sasaran. CV dan PT baru pada umumnya tidak lagi otomatis memperoleh fasilitas PPh Final 0,5% dan harus menggunakan mekanisme pajak normal berdasarkan laba bersih.

Selain itu, profesi pekerjaan bebas seperti konsultan, dokter, pengacara, influencer, content creator, dan profesi digital lainnya secara tegas dikeluarkan dari skema PPh Final UMKM.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan perubahan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas pajak, termasuk praktik “pecah usaha” untuk menjaga omzet tetap di bawah batas Rp4,8 miliar.

Pemerintah juga memastikan tarif PPh Final UMKM tetap 0,5% dan tidak berubah menjadi tarif lebih tinggi.

infobanknews.com + 2

Berita lainnya di Headlines