TRENDING
Soal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusSoal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi Modus
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

IKPI Ingatkan Batas Waktu Laporan Tahunan Konsultan Pajak Hari Ini

·

IKPI Ingatkan Batas Waktu Laporan Tahunan Konsultan Pajak Hari Ini

Jakarta, PajakOnline — Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengingatkan seluruh anggotanya bahwa hari ini Kamis (30/4/2026) merupakan batas akhir penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak untuk Tahun Takwim 2025.

Imbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi IKPI Nomor S-85/PP.IKPI/IV/2026 tertanggal 24 April 2026 yang sudah dikirmkan kepada seluruh pengurus daerah dan cabang di Indonesia. Surat ini menegaskan bahwa kewajiban pelaporan tahunan merupakan bagian dari tanggung jawab administratif yang harus dipenuhi oleh setiap konsultan pajak.

Kewajiban penyampaian laporan tahunan ini berlaku bagi konsultan pajak yang izin praktiknya diterbitkan sebelum tahun 2026. Seluruh laporan untuk Tahun Takwim 2025 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April 2026.

Ketentuan tersebut mengacu pada PMK Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa laporan tahunan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan profesi konsultan pajak oleh pemerintah.

Adapun tata cara penyampaian laporan tahunan mengikuti Surat Edaran Nomor SE-2/SK/2026, yang mengatur format serta mekanisme pelaporan secara elektronik melalui sistem yang telah ditentukan melalui format tautan s.kemenkeu.go.id/LKP2025 dan disampaikan melalui tautan s.kemenkeu.go.id/LaporanTahunanKP2025.

IKPI juga mengingatkan bahwa keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan tahunan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut berupa pembekuan izin praktik, dan dapat berlanjut hingga pencabutan izin apabila kewajiban tidak dipenuhi dalam jangka waktu tertentu.

Melalui pengurus daerah dan cabang, IKPI mendorong seluruh anggota untuk segera memastikan laporan telah disampaikan sebelum batas waktu berakhir hari ini.

Dengan berakhirnya tenggat waktu pelaporan, seluruh konsultan pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban pelaporannya secara tepat waktu guna menjaga kepatuhan.

Berita lainnya di Headlines