TRENDING
Pungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di BursaPemprov DKI Jakarta Kembali Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Berlaku Otomatis Tanpa PermohonanSoal Transfer Uang Pribadi Kena Pajak, Ini Kata DJPNeraca Perdagangan Indonesia September 2026 Surplus USD3,36 Miliar, Defisit Migas Jadi PerhatianHarga Pangan Melonjak Awal November Ini, Bawang Merah Rp70.000 dan Cabai Rawit Tembus Rp124.400 per KgEkspor Indonesia Tembus USD221,23 Miliar hingga September 2026, Industri Pengolahan Jadi Motor PertumbuhanDJP Tunjuk 3 Pemungut Baru, Kepatuhan Pajak Ekonomi Digital DiperkuatPenerimaan Pajak Riau Capai Rp13,23 Triliun, Tumbuh 28,97 Persen hingga September 2026Pajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026Indonesia Perkuat Kerja Sama Pajak Global, Dirjen Pajak Tanda Tangani GIR MCAAViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di BursaPemprov DKI Jakarta Kembali Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Berlaku Otomatis Tanpa PermohonanSoal Transfer Uang Pribadi Kena Pajak, Ini Kata DJPNeraca Perdagangan Indonesia September 2026 Surplus USD3,36 Miliar, Defisit Migas Jadi PerhatianHarga Pangan Melonjak Awal November Ini, Bawang Merah Rp70.000 dan Cabai Rawit Tembus Rp124.400 per KgEkspor Indonesia Tembus USD221,23 Miliar hingga September 2026, Industri Pengolahan Jadi Motor PertumbuhanDJP Tunjuk 3 Pemungut Baru, Kepatuhan Pajak Ekonomi Digital DiperkuatPenerimaan Pajak Riau Capai Rp13,23 Triliun, Tumbuh 28,97 Persen hingga September 2026Pajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026Indonesia Perkuat Kerja Sama Pajak Global, Dirjen Pajak Tanda Tangani GIR MCAAViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Jamiluddin Ritonga: Pemerintah Harus Kerja Sama Perguruan Tinggi Tangani Pandemi

·

Jamiluddin Ritonga: Pemerintah Harus Kerja Sama Perguruan Tinggi Tangani Pandemi

PajakOnline.com—Pemerintah memerlukan akademisi untuk berkontribusi menangani pandemi Covid-19. “Tentu seluruh pihak dan stakeholder perlu (berkontribusi). Universitas, Perguruan tinggi memiliki juga responsibility yang luar biasa penting untuk ikut mengawal dan terus memperbaiki kualitas kebijakan dari Pemerintah,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Business Talk Series, Sekolah Bisnis IPB secara online pada Sabtu (27/6/2020).

Baca Juga: Akademisi Perlu Berkontribusi Tangani Pandemi Covid-19

Merespons permintaan pemerintah, akademisi dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kalangan akademisi dari kampus perguruan tinggi dan akademi, baik negeri dan swasta tentunya siap untuk membantu pemerintah menangani pandemi.

"Karena salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Masyarakat, di mana kampus memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada pemerintah dan masyarakat," kata pengamat komunikasi politik ini.

Kontribusi akademisi, kata dosen yang akrab disapa Jamil ini, dapat diberikan sesuai disiplin ilmunya masing-masing di perguruan tinggi. Misalnya, akademisi dari Fakultas Kedokteran berupaya menemukan obat atau vaksin untuk Covid-19.

Akademisi di Fakultas Ilmu Komunikasi dapat menyiapkan strategi dan materi kampanye agar masyarakat dapat beradaptasi dalam new normal dengan tetap memerhatikan dan menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker saat beraktivitas, jaga jarak, dan cuci tangan menjaga kebersihan.

Sedangkan akademisi dari Fakultas Ekonomi kampus-kampus perguruan tinggi dapat memberikan masukan-masukan rekomendasi kepada pemerintah agar ekonomi tidak terus merosot jatuh terkonstraksi sangat dalam saat pandemi seperti ini.

Namun, yang menjadi persoalan selama ini, menurut Jamiluddin, pemerintah tidak mau mengajak kalangan kampus. Pemerintah seperti kementerian-kementerian atau lembaga yang lain, lebih banyak bekerja sama dengan akademisi secara orang perorangan untuk dijadikan konsultan. Bahkan, dengan bayaran yang mahal.

"Seharusnya pemerintah mengajak bekerja sama secara kelembagaan perguruan tinggi, bukan orang per orang dari kalangan akademisinya. Dengan begitu, dalam konteks masa krisis yang extraordinary ini seluruh daya dan upaya, termasuk fasilitas yang dimiliki kampus perguruan tinggi dapat dimaksimalkan untuk membantu pemerintah, bangsa dan negara," kata Jamiluddin, alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini.

Berita lainnya di Headlines