Berita Pajak
10.417 artikel
DJP Terus Awasi Kepatuhan Wajib Pajak
6 Feb 2023, 00.35 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan DJP akan terus mengawasi kepatuhan wajib pajak, menyusul perolehan basis data baru melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengungkapkan, tambah
Batas Waktu Upload E-Faktur Tetap Tanggal 15 Walau Hari Libur
6 Feb 2023, 00.30 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan batas waktu unggah atau upload faktur pajak elektronik (e-faktur) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya seusai tanggal pembuatan e-faktur. Penjelasan DJP tersebut menjawab warganet di media sosial. DJP menegaskan,
Berita Acara Pembatalan Faktur Pajak dan Sanksi
6 Feb 2023, 00.20 WIB
PajakOnline.com— Surat pembatalan Faktur Pajak adalah dokumen yang digunakan untuk membatalkan transaksi pada eFaktur. Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) PPN atau PPnBM. Pengusaha
Segera! Karyawan Minta Bukti Potong dan Lapor SPT Tahunan
6 Feb 2023, 00.15 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau agar seluruh wajib pajak orang pribadi berstatus karyawan atau pegawai segera meminta bukti potong pajak kepada pemberi kerja atau perusahannya masing-masing. Kemudian, menyampaikan bukti potong tersebut dalam laporan Sur
Masa Berlaku NPWP 15 Digit hingga Akhir Tahun Ini, Segera Aktivasi NIK
6 Feb 2023, 00.05 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2024. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian menjelaskan, NIK da
NSFP Sisa Tahun Harus Dihapus di E-Faktur
5 Feb 2023, 02.15 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP tahun pajak 2022 yang tidak terpakai tidak perlu mengembalikannya ke Kantor Pajak. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menghapus NSFP yang tidak terpakai tersebut
Soal Pemeriksaan Barang Kiriman, Berikut Ini Penjelasan Bea Cukai
5 Feb 2023, 02.10 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjelaskan, proses pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri yang tiba di Indonesia. Ketentuan pemeriksaan barang kiriman, termasuk yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia (PMI), diatur dalam Peraturan Menteri Keuan
Tingkatkan Pengawasan, DJP Uji Kepatuhan Wajib Pajak 5 Tahun ke Belakang
5 Feb 2023, 02.05 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak akan menguji kepatuhan terhadap wajib pajak sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2023 ini. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, uji kepatuhan terhadap wajib pajak akan dilakukan dengan menggunakan
Pelaku UMKM Makin Mudah Lapor SPT Tahunan dengan E-Form
5 Feb 2023, 02.00 WIB
PajakOnline.com— Wajib pajak badan atau pelaku usaha UMKM dapat menyampaikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021, salah satunya dengan memakai e-form. E-form memiliki kelebihan yakni tidak menggunakan banyak kuota internet. Sebab, pengisian formulir SPT Tahunan via e
Walaupun Telat, Wajib Pajak Orang Pribadi Tetap Harus Laporkan SPT Tahunan
5 Feb 2023, 01.55 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, wajib pajak orang pribadi yang telat atau terlambat melaporkan SPT Tahunan tetap harus melaporkannya. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi telah lewat yakni pada 31 Maret 2022 lalu. "Jadi mas
Cara Laporkan Saham hingga Obligasi dalam SPT Tahunan
5 Feb 2023, 01.50 WIB
PajakOnline.com— Kepemilikan aset keuangan dan investasi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan, seperti Saham, Tabungan, Deposito, Reksadana, Obligasi, P2P Lending, Equity Crowdfunding hingga spekulasi tinggi seperti Kripto dan NFT. SPT Tahunan Pajak terdiri 3 bagian, di antaranya,
Tidak Lapor SPT Tahunan, Wajib Pajak Ditangkap
5 Feb 2023, 01.45 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Timur menyerahkan tersangka tindak pidana pajak beserta barang buktinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur. Tersangka diduga melakukan tindak pidana perpajakan yakni secara sengaj
