Berita Pajak
10.417 artikel
Perppu Cipta Kerja, Pemerintah Bisa Ubah Kriteria UMKM
8 Jan 2023, 05.10 WIB
PajakOnline.com— Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu tersebut mengganti UU Cipta Kerja yang dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Perppu Cipta Kerja,
Pengelolaan Aset Kripto dan Perdagangan Derivatif Dialihkan ke OJK
8 Jan 2023, 03.55 WIB
PajakOnline.com— Pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif bakal beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan tersebut tercantum dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK yang telah disahkan DPR pada 15 Desember 2022. "Paripurna DP
Compliance Risk Management, Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
8 Jan 2023, 03.25 WIB
PajakOnline.com —Compliance Risk Management (CRM) merupakan proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh yang mencakup identifikasi, pemetaan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan Wajib Pajak serta evaluasinya. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran (SE) Di
Batu Bara Nambah Penerimaan Negara, PNBP Jadi Rp588 Triliun
8 Jan 2023, 02.55 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sepanjang 2022 mencapai Rp588,3 triliun atau meningkat 28,3 persen dibandingkan realisasi 2021 yang senilai Rp458,5 triliun. Menkeu menuturkan, peningkatan r
Perekonomian Menguat, Setoran Pajak Daerah Capai Rp195,72 Triliun
8 Jan 2023, 02.50 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melaporkan setoran pajak daerah di seluruh Indonesia mencapai Rp195,72 triliun hingga November 2022, sehingga menjadi kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pencapaian pajak daerah ini menun
Sebanyak 15 Perubahan Aturan Turunan UU HPP Klaster KUP, Cek!
8 Jan 2023, 02.45 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menjelaskan terdapat sebanyak 15 pokok peru
Penerimaan Negara, Setoran BUMN Capai Rp 1.198 Triliun
8 Jan 2023, 02.35 WIB
PajakOnline.com— Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan laba BUMN hingga kuartal III-2022 mencapai sebesar Rp155 triliun, atau meningkat 154 persen dibandingkat periode yang sama di tahun 2021 yang senilai Rp61 triliun. Kinerja positif ini turut mening
PT Perorangan dan BUMDes Bisa Pakai Tarif PPh Final 0,5%
8 Jan 2023, 02.25 WIB
PajakOnline.com— Perseroan (PT) Perorangan dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah terbaru yakni PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur kembali kebijakan pajak penghasilan (PPh) bersifat final sebe
Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun untuk Insentif Kendaraan Listrik
8 Jan 2023, 02.20 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah akan menyiapkan dana sebesar Rp5 triliun untuk insentif bagi masyarakat untuk membeli kendaraan listrik. Namun, hal itu masih dalam diskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara. "Insentif ini kita berikan dalam
Bus Listrik dan Kendaraan Hybrid Juga Dapat Insentif
8 Jan 2023, 02.10 WIB
PajakOnline.com— Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bus listrik dan kendaraan hybrid juga dapat insentif. Jadi, bukan hanya mobil dan motor listrik saja. Menperin menambahkan, kebijakan tersebut diambil untuk mengakselerasi pengembangan indust
Kenaikan Upah Berlaku Mulai Awal Tahun Ini
8 Jan 2023, 02.00 WIB
PajakOnline.com— Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) resmi berlaku terhitung 1 Januari 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, UMP 2023 mengalami kenaikan maksimal 10 persen. Setelah Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ditetapkan pada 16
Restitusi PPN, Begini Ketentuan PKP Risiko Rendah
8 Jan 2023, 01.50 WIB
PajakOnline.com— Pengusaha Kena Pajak atau PKP memiliki kewajiban termasuk di antaranya memungut PPN, serta menyetor PPN kurang bayar setiap masa pajaknya. PPN kurang bayar ini dihitung dengan mengurangkan pajak yang dipungut dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena
