Berita Pajak
10.354 artikel
Tidak Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Sanksi Denda sampai Pidana
31 Mar 2024, 01.40 WIB
PajakOnline.com— Bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi berupa denda sampai pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyebutkan, setiap wajib
Lapor SPT Tahunan Bisa Melalui E-Filing atau E-Form PDF
31 Mar 2024, 01.20 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan aplikasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih sama seperti tahun lalu. Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan masih sama. Untuk wajib pajak orang priba
Perbedaan Formulir 1770, 1770S, dan 1770SS dalam Laporan SPT Tahunan
31 Mar 2024, 01.15 WIB
PajakOnline.com— Formulir laporan SPT Tahunan terdapat beberapa jenis yakni formulir SPT 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS bagi wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Ketiga formulir ini memiliki perbedaan yang mendasar yakni terkait dengan status pekerja dan besaran penghasilan WP
Pembukuan Keuangan yang Rapi Memudahkan Pelaku Usaha Lapor SPT Tahunan
31 Mar 2024, 00.50 WIB
PajakOnline.com —Membuat pembukuan keuangan yang rapi dan baik sepanjang tahun akan memudahkan wajib pajak pelaku usaha untuk melaporkan SPT Tahunan. Berikut ini sejumlah tips untuk mengatur keuangan sehari-hari agar proses pengisian SPT Tahunan menjadi lebih lancar, dan pastinya
Sudah 10,1 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan, Meningkat 8,24 Persen
30 Mar 2024, 11.40 WIB
PajakOnline.com— Sebanyak 10.160.153 Wajib Pajak (WP) sudah menyampaikan laporan SPT Tahunan hingga Minggu (24/3/2024) malam. Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024). Suryo menyebut
Petugas Pajak Door to Door Ajak WP Lapor SPT Tahunan
30 Mar 2024, 11.20 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Salah satunya dengan menerjunkan petugas pajak secara door to door , ke rumah-rumah warga masyarakat khususnya wajib pajak untuk
Menkeu Imbau Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu
30 Mar 2024, 11.15 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau wajib pajak orang pribadi segera melaporkan SPT Tahunan, paling lambat 31 Maret 2024. Jangan sampai kena denda. Bagi yang terlambat akan dikenakan denda sebesar Rp100.000. Kewajiban menyampaikan SPT Tahuna
Realisasi Anggaran Bansos dan BLT Capai Rp37,9 Triliun
30 Mar 2024, 11.10 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi pembayaran untuk pos perlindungan sosial atau perlinsos, termasuk bansos dan bantuan tunai langsung (BLT), hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp37,9 triliun. Sampai dengan akhir Februari tersebut
APBN Surplus Rp22,8 Triliun
30 Mar 2024, 11.05 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mengalami surplus Rp22,8 triliun. Angka ini 0,10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain APBN, Keseimbangan Primer juga surplus Rp132,1 triliun
Ketua MPR Ajak Masyarakat Patuh Pajak
30 Mar 2024, 07.50 WIB
PajakOnline.com— Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak masyarakat untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bambang menyebutkan, patuh pajak merupakan bentuk partisipasi wajib pajak dalam pembangunan. Kepatuhan antara lain dalam menyampaikan laporan SPT Tahunan. "Melalui ke
Seluruh Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sudah Lapor SPT Tahunan
29 Mar 2024, 04.40 WIB
PajakOnline.com— Seluruh hakim dan ASN Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah 100% melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 pada bulan Januari 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dr. Dahlan, S.H., M.H., pada t
DPR Sahkan UU Desa, Jabatan Kades Kini 8 Tahun Dipilih Maksimal Dua Periode
28 Mar 2024, 13.47 WIB
PajakOnline.com— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyetujui dan mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2
